CILAMAYA WETAN, RAKA – Kisruh pembangunan Ruang Penanggulangan Penyakit Menular (RPPM) Puskesmas Sukatani, dicueki Dinas Kesehatan (Dinkes). Selain tidak tahu menahu besaran anggaran, program yang disebut RPPM itu juga dianggap asing di lingkungan Dinkes Karawang.
Programer TB Dinas Kesehatan Karawang Leni mengaku, dirinya tidak paham soal program maupun anggaran RPPM. Tapi Puskesmas perlu ada ruangan khusus penyakit menular. Ada baiknya, saran Leni, konfirmasi lanjutan ke bagian perencanaan karena pihaknya tidak tahu lebih dalam soal itu. “Maaf itu program apa ya? Mungkin buat isolasi kali ya? Jangankan nominal anggarannya, programnya saja kita gak tahu,” katanya kepada Radar Karawang, Kamis (14/3).
Kasi Koordinator Perencanaan dan Pelaporan Dinkes Karawang Saut Sianturi mengungkapkan, RPPM sepertinya menggunakan dana dari Kapitasi, adapun besaran pembangunan, dirinya tidak tahu menahu karena uangnya ada di puskesmas. Dan seberapa besar uangnya, puskesmas yang tahu persis. “Setahu saya mungkin itu menggunakan dana kapitasi, jadi anggaran dan besarannya puskesmas yang tahu,” katanya.
Kasie Trantibum Kecamatan Cilamaya Wetan Eeng Haerudin mengatakan, kisruh penggunaan tanah adat untuk pembangunan ruangan baru di Puskesmas Sukatani, dimediasi setelah Magrib, Rabu (13/3). Hasilnya, faktor utama terjadinya aksi warga itu, karena selama ini kurang komunikasi sejak awal yang dilakukan puskesmas kepada warga sekitar. Kemudian, sejauh ini, perundingan mengalami deadlock dan untuk sementara dalam rangka cooling down, maka diambil keputusan sela seperti itu. “Kurang komunikasi sejak awal, jadi perundingan deadlock juga,” katanya. (rud)
