CILAMAYA WETAN, RAKA – Melalui surat edaran, pemerintah pusat beri keleluasaan kepada pemerintah desa agar bisa bersama-sama menanggulangi dampak wabah virus corona. Seharusnya, desa-desa bisa memperbesar pos anggaran dana desa untuk penanggulangannya tanpa melihat status ODP dan PDP.
Pendamping Desa Kecamatan Cilamaya Wetan, Syukron mengatakan, naif rasanya ketika di tengah wabah virus corona yang mengancam di depan mata, masih saja ada desa yang mengalokasikan anggaran dari dana desa di bawah angka Rp20 jutaan. Padahal, APBDes perubahan dan Peraturan Desa (Perdes) untuk penanggulangan Covid-19 ini, masih bisa disiasati demi kemanusiaan tanpa melihat wilayah itu termasuk ODP atau PDP.
Pengadaan Hand Sanitizer, penyemprotan disinfektan, operasional relawan Covid-19 desa hingga sosialisasi dan media pencegahan lainnya, paling minim saja, bisa mencapai Rp50 jutaan. “Pertimbangkan soal kemanusiaan, kita arahkan desa-desa perbesar anggaran penanggulangan Covid-19 ini dari dana desa,” tegasnya.
Beberapa desa dalam dan luar Kecamatan Cilamaya Wetan masih ada yang menganggarkan Rp5 Juta sampai Rp10 juta, padahal untuk belanja penanggulangan Covid-19 dinilai masih kurang.
Sebenarnya, aturan, edaran dan regulasi menjadi payung hukum dan sudah ada dari pusat hingga daerah.
Di samping itu, Kementerian Desa hanya memberikan imbauan tanpa menyebut rinci besaran anggaran dari dana desa untuk penanggulangan Covid-19 di desa-desa ini. “Seharusnya juga bisa dipahami pemerintahan desa. Payung hukum sudah ada, dari tiap Kementerian, tinggal kemauan, ada gak tekad kuat kemanusiaannya?” tanyanya. (rok)
