KARAWANG, RAKA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang melakukan pendataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMDes) di 297 desa. Pendataan ini permintaan Kemendagri yang dimungkinkan untuk dijadikan sasaran program.
Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa (PKD) DPMD Karawang, Didin Saepudin menyampaikan pendataan telah dilakukan di 5 dapil. Pertama di Telukjambe, kedua di Kecamatan Rengasdengklok, ketiga di Kecamatan Cibuaya, keempat di Kecamatan Telagasari dan terakhir di Kecamatan Telagasari. “297 desa lagi ditelurusi berapa banyak yang masih aktif dan tidak aktif. Target pendataan secepatnya,” ujarnya, Senin (3/6).
Didin menjelaskan, ada beberapa jenis BUMDes di Karawang pertama koperasi simpan pinjam, kedua pemasaran produk lokal, ketiga tempat wisata, keempat unit pengolahan hasil pertanian. Ada juga jenis BUMDes pelatihan dan pendidikan. Meski begitu dari semua jenis tersebut, sebagian besar BUMDes di Karawang berupa koperasi simpan pinjam. “Setelah pendataan, karena ini permintaan dari Kemendagri juga. Mudah-mudahan ada bantuan dari pusat untuk pemulihan,” tambahnya.
Ia menegaskan, untuk setiap desa wajib mempunyai BUMDes. Didin mengatakan kembali, untuk mengembangkan BUMDes maka DPMD memberikan sosialisasi ke semua 297 desa. Ia mempunyai harapan agar semua lapisan masyarakat desa dapat memanfaatkan berbagai jenis potensi agar dapat di olah di dalam BUMDes. “Jika nanti pasca mendata ternyata ada yang belum membentuk, itu wajib. Berdasarkan musrembang tingkat desa, harus diadakan. Bakal ada pembinaan untuk pengembangan BUMDes,” tutupnya. (nad)
“297 desa lagi ditelurusi berapa banyak yang masih aktif dan tidak aktif.” Kepala Bidang PKD DPMD Karawang, Didin Saepudin
