PURWAKARTA, RAKA – Berbeda dengan UMKM yang sudah cukup populer di masyarakat. Ekonomi kreatif di Kabupaten Purwakarta masih dianggap hal yang baru. Hal ini menjadi tugas bersama untuk lebih mendorong lagi peran semua pihak sehingga ekonomi kreatif bisa lebih berkembang.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, pihaknya bertugas dengan ruang lingkup tugas di bidang pendidikan, riset, olahraga dan kepariwisataan. Mitra kerjanya meliputi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Perpustakaan Nasional. “Hari ini, kita melakukan kunjungan kerja spesifik ke beberapa daerah, diantaranya ke Malang dan Kabupaten Purwakarta. Poinnya, di dalam masa pemulihan ekonomi ini, untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kita dorong agar pemerintah melakukan berbagai program yang menunjang pengembangan ekraf,” kata Dede Yusuf.
Menurutnya, jajaran Komis X mendatangai daerah-daerah yang dianggap telah mengadopsi konsep-konsep pengembangan ekonomi kreatif. “Kabupaten Purwakarta ini dulu bukan daerah tujuan wisata. Namun setelah sekian tahun berubah menjadi daerah tujuan wisata dengan berbagai kegiatan yang baik yang dibuat maupun yang alamiah. Tentu itu tidak lepas daripada kinerja pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya.
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah membuat kebijakan melalui Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi. “Perbup tersebut dibuat dengan azas kolaboratif yang terintegrasi dan didukung oleh kreatifitas dari sumber daya manusia yang tesedia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah melalui pelaku ekonomi kreatif dan lain sebagainya,” ujarnya.
Kata dia, kebijakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi baik perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. “Saat ini nomeklatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah bergabung kembali dari Badan Ekonomi Kreatif, hal ini merupakan tujuan pemangkasan birokrasi yang digagas oleh Presiden RI sehingga upaya ini dapat mempercepat program dalam memajukan perekonomian dibidang ekraf,” ujarnya.
Langkah-langkah ini, lanjut dia, menjadi salah satu upaya untuk dapat memperjuangkan, mengusahakan maksud dan tujuan dari pada pelaku ekonomi kreatif. Diharapkan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bersinergi dalam memajukan ekonomi, khususnya di Kabupaten Purwakarta. (rls)
