Agus Sanusi
PURWAKARTA, RAKA – Di era informasi ini, untuk melakukan pengecekan terhadap kinerja pemerintah, dinilai lebih mudah. Begitupun sudah menjadi kewajiban para wakil rakyat di DPRD Purwakarta untuk melakukan pertanggungjawaban kinerja secara publik. Di luar mekanisme reses yang parameternya dianggap tidak jelas.
Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Purwakarta, Agus Sanusi mengatakan, terkait kinerja DPRD Purwakarta sampai hari ini publik sebenarnya tidak tahu apa saja yang mereka kerjakan. “Hubungan kerja pemerintah daerah dan DPRD sesuai amanat UU 23/2014 adalah sebagai mitra sejajar. Artinya, DPRD harus punya posisi tawar yang cukup dihadapan pemerintah daerah bukan justru jadi boneka pemerintah daerah,” kata Agus, Selasa (21/01).
Menurutnya, belum lagi ada banyak persoalan disemua dapil dan kembali masyarakat justru merasa tak punya perwakilan sama sekali. “DPRD Purwakarta itu lebih mirip wakil pemerintah daerah daripada wakil rakyat,” ucapnya.
Sementara, masih kata Agus, partai-partai politik pun terutama yang memikili perwakilan sepertinya tidak ada yang secara tegas menempatkan dirinya sebagai oposisi. “Semua cari aman. Bicara korupsi ketidakseimbangan posisi ini tentu saja rentan korupsi dan kongkalikong dan ujung-ujungnya, rakyat akan sangat dirugikan,” kata Agus. (ris)
