KARAWANG, RAKA- Komisi II DPRD Jabar kecewa pendamping sosial tidak mendapat bantuan subsidi gaji selama Covid-19, padahal gaji mereka di bawah Rp5 juta.
Para pekerja sosial merupakan garda terdepan dalam pendampingan dan pengawasan bansos Kemensos seperti Bansos Program Keluarga Harapan ( PKH ) sejak tahun 2007, Bansos Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) tahun 2018. Kemudian karena kondisi pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini diluncurkan lagi bansos Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Sosial Beras (BSB). Proses pendampingan pekerja sosial ini tidak hanya sekedar memastikan pendistribusian saja, melainkan para pendamping sosial ini harus memverifikasi dan memutahirkan data para penerima bansos yang berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS )
Rahmat Hidayat Djati, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jabar mengeluhkan ketika para pekerja sosial ini tidak dicover keselamatan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sementara aktivitas para pekerja sosial ini sangat berisiko kecelakaan saat mereka melakukan pendampingan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Apalagi saat kondisi pandemi covid-19 tahun ini ada bansos yang diturunkan oleh kementerian sosial yaitu BST dan BSB, kemudian juga Jaring Pengaman Sosial (JPS) bantuan gubernur dan JPS bantuan pemerintah kabupaten/kota. Semua pendampingan dan pengawasan bansos tersebut melibatkan para pekerja sosial. “Sangat ironi mereka yang bekerja menjadi pendamping sosial yang mengurusi bansos, tapi ketika ada bansos ketenagakerjaan yang diluncurkan Kementerian Tenaga Kerja mereka yang bisa melihat saja, ketika para buruh mendapatkan bansos Rp. 600.000 selama 4 bulan ini. Sementara mereka para pekerja sosial ini secara gaji dibawah 5 juta. Kenyataan ini seperti tidak ada keadilan sosial bagi seluruh warga Negara bagi para pekerja sosial,” katanya, Jumat (18/9)
Kalaupun pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial tidak mampu mengcover anggaran untuk keselamatan kerja para pendamping sosial, lanjutnya, harusnya membuat upaya-upaya melalui Permensos terkait komitmen daerah yang menerima program bansos tersebut. “Sehingga pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov bisa menganggarkan dalam anggaran tahunan melalui Dinas Sosial Provinsi,” pungkasnya. (asy)
