
KARAWANG, RAKA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan juga Partai NasDem keluarkan surat B1KWK yang memutuskan calon bupati H. Aep Syaepuloh dan calon wakil bupati H. Maslani untuk maju kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Karawang tahun 2024.
Ketua DPD PKS Kabupaten Karawang Budiwanto mengatakan, bahwa DPP PKS telah mengeluarkan surat B1KWK yang memutuskan bahwa bakal calon bupati Karawang H. Aep dan calon wakil bupati H. Maslani untuk maju di kontestasi Pilkada Karawang tahun 2024. “Kami menilai bahwa H. Aep dan H. Maslani memiliki chemistry yang baik sehingga H. Maslani ditunjuk sebagai calon bupatinya. Surat B1KWK digunakan untuk mendaftar ke KPU (komisi pemilihan umum) nanti,”terangnya, Selasa (20/8).
Menurutnya, sebelumnya tiga partai koalisi PKS, NasDem, dan PKB telah mengeluarkan surat rekomendasi bahwa H. Aep sebagai bakal calon bupati Karawang, dia berharap partai koalisi yang lain segera mengeluarkan B1 KWK. “Yang pasti selain PKS setuju, NasDem dan PKB juga setuju. Namun kenapa PKS lebih dahulu (mengeluarkan B1KWK) karena memang hari ini tanggal 20 Agustus deadline atau jadwal DPP untuk mengeluarkan B1 KWK seluruh Indonesia untuk bakal calon gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia. Kami pun berharap partai Nasdem, PKB dan Gerinda segera mengeluarkan B1 KWK bakal pasangan calon yang sama,”tutupnya.
Sebelumnya, Ketua DPC NasDem Dian Fahrud Jaman menyampaikan, sebetulnya ada 4 partai yang mendukung Aep Syaepuloh, namun hanya ada 3 partai yang telah mempunyai surat rekomendasi resmi dari DPP partai masing-masing yakni NasDem, PKS dan PKB. Sementara Gerindra, sampai saat ini belum keluar surat rekomendasinya. “Kita menunggu bersama-sama dari Gerindra, mudah-mudahan Gerindra tidak lama memberikan surat rekomendasi. Kita doakan bersama-sama arah politik koalisi ini akan tetap solid,” jelasnya, baru-baru ini.
Kemudian untuk nama calon wakil bupati hingga sekarang masih menjadi pembahasan terlebih dahulu di partai koalisi. Ia menambahkan untuk kesepakatan nama calon wakil bupati pun akan meminta persetujuan dari Aep Syaepuloh. “Perjanjian kita bersama-sama menyepakati sebagai calon bupati terlebih dahulu lalu untuk wakilnya kita akan bicarakan kemudian hari bersama dengan partai koalisi dan disepakati oleh calon bupati. Kami tidak mau ada istilah kawin paksa, jadi kami berikan kepada beliau untuk memilih calon wakil bupati untuk mendampingi Haji Aep,” tambahnya. (zal/nad)