KARAWANG, RAKA – Kasus stunting di Kabupaten Karawang saat ini dinilai masih tinggi. Diperlukan intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah ini, salah satunya penggunaan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes, Nurmala Hasanah, penanganan stunting tidak bisa dilakukan sendiri tapi butuh dukungan dari semua pihak. Saat ini, anggaran penanganan stunting sudah didukung melalui APBD dan juga APBN. “Untuk APBN masuk ke BOK (bantuan operasional kesehatan) Puskesmas dan sudah berjalan kegiatannya mulai dari Bulan Juni pertengahan terkait pemberian PMT untuk ibu hamil KEK dan balita yang bermasalah gizi yang Kita sebut dengan Layanan Edukasi Serta Intervensi Makanan Cegah Stunting Untuk Ibu Hamil dan Balita (Leuit Kacinta). Kita sudah memulai pemberian makanan tambahan ini, mudah-mudahan bisa tercapai ada penurunan prevalensi stunting kita di tahun 2024,” ujarnya, Senin (19/8).
Tidak hanya antarpemerintah, lanjutnya, Dinkes juga berkolaborasi dengan kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat ini bertugas memasak dan memberikan makanan kepada penerima manfaat agar tepat sasaran. Kemudian dilakukan pendampingan oleh para kader. “Untuk APBD kita belum gunakan sampai sekarang, kita masih menggunakan yang APBN terlebih dahulu. Melalui puskesmas program dinas kesehatan ini tidak memberikan makanan tambahan untuk yang stunting tetapi diberikan untuk pencegahan sehingga kita berikan ke ibu hamil KEK dan balita yang bermasalah gizi seperti gizi kurang, berat badan yang tidak naik dan berat badan kurang. Kita berharap dari ibu hamil KEK ini tidak lahir bayi stunting dan dari balita yang bermasalah gizi ini tidak masuk ke stunting. Kita berharap tidak ada stunting yang baru,” jelasnya.
Nurmala melanjutkan, menu makanan yang diberikan bervariasi. Makanan dibuat untuk usia 6 sampai 9 bulan, 10 bulan sampai 1 tahun dan 1 tahun lebih karena kelunakan makanannya dan kebutuhan gizinya berbeda tiap umur. “Contoh makanan untuk usia kurang dari 1 tahun berbeda dengan usia yang lebih dari 1 tahun. Para kader menyampaikan makanan segera ke sasaran supaya bisa segera dikonsumsi sehingga kualitas makanan bisa terjaga. Pembuatan menu di evaluasi per Minggu dan setiap hari ada jadwal menunya. Supaya tidak bosan dan kandungan gizinya berbeda. Makanan yang kita berikan bukan makanan lengkap terus, tapi 6 hari makanan kudapan dengan tinggi protein dan hari ke 7 makanan lengkap. Kita sudah membuat buku menu makanannya. Kita juga ada petugas gizi puskesmas yang mendampingi untuk memperhatikan kandungan gizi dari makanannya,” terangnya.
Selain memberikan PMT, Dinkes pun as Kesehatan pun telah memberikan pelatihan kepada kader terkait tata cara menimbang, edukasi masyarakat sampai dengan cara penanganan. Melalui seluruh program yang dilakukan tersebut, Nurmala berharap tidak ada angka stunting baru yang muncul ketika survei dari kementrian terlaksana. “Kita sekarang sedang bulan penimbangan balita untuk Bulan Agustus, rencananya dari Kemenkes akan ada survey SSGI lagi. Mudah-mudahan dari hasil survey ini kita ada penurunan. Selain memberikan makanan tambahan, kita juga sudah melatih 6 angkatan kader terdiri dari kader posyandu dan Paud juga terkait edukasi asupan gizi, cara mengukur dan cara penanganannya supaya tidak ada stunting baru. Satu angkatan diberikan pelatihan selama 2 hari,” tutupnya. (nad)
