Mulai Bekerja 19 Juli
RAWAMERTA, RAKA – Tanggal 18 Juli 2019, ada empat kepala desa di Kecamatan Rawamerta yang sudah habis jabatannya. Agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan, sudah ada empat pejabat sementara yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.
Pelaksana Administrasi Kependudukan Kecamatan Rawamerta Asnawi mengatakan, di Kecamatan Rawamerta ada empat desa yang akan mengikuti pilkades 2020, yaitu Desa Panyingkiran, Purwamekar, Gombongsari dan Desa Cibadak. Pihaknya sudah mengusulkan empat nama menjadi pjs di empat desa tersebut. Dan pjs akan mulai bekerja setelah tanggal 18 Juli 2019, sampai pelantikan kades baru tanggal 23 Maret hingga 31 Maret 2020.
“Pjs yang diusulkan untuk Desa Panyingkiran adalah Kabas Aljaelani, awalnya menjabat pelaksana administrasi kependudukan. Desa Purawamekar yaitu Asnawi, awalnya sebagai pelaksana administrasi. Desa Cibadak yaitu Hidayat, sebelumnya menjabat kasi pelayanan umum. Dan Gombongsari yaitu Iros Rosmana, awalnya menjabat kasi PMD,” pungkasnya.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Rahmat Hidayat mengatakan, pihaknya sudah musyawarah bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat, terkait pejabat sementara (Pjs) kepala Desa Panyingkiran, karena jabatan Yadi Cahyadi akan berakhir tanggal 18 Juli. Sedangkan pemilihan kepala desa akan digelar tahun 2020. “Kami pihak BPD bersama tokoh masyarakat sudah menyepakati Haji Kabas Aljaelani yang akan menjadi Pjs kades di desa ini,” jelasnya kepada Radar Karawang, Jumat (27/6).
Ia melanjutkan, kemungkinan pjs kades mulai bekerja di Desa Panyingkiran setelah tanggal 18 Juli. “Saya meminta pjs kades yang sudah disepakti BPD dan tokoh masyarakat, bisa bekerja lebih maksimal dan lebih baik dari kepala desa yang sudah habis masa jabatanya,” ungkapnya.
Menurutnya masih banyak hal yang harus dikerjakan di Desa Panyingkiran, terutama perangkat desa yang tidak maksimal melayani masyarakat. “Saya berharap pjs jangan sungkan-sungkan untuk menindak perangkat desa yang tidak aktif, tapi masih digaji. Pjs harus tegas, berwibawa juga transparan soal anggaran,” katanya.
Rahmat menambahkan, panitia pilkades di Desa Penyingkiran belum dibentuk. Sampai saat ini sudah ada dua nama bakal calon kepala desa yang akan berkontestasi di pilkades 2020 yang santer di masyarakat, namun dari kedua nama itu belum mendaftarkan diri. “Kami belum mendapatkan instruksi dari kecamatan untuk pembentukan panitia pilkades, hanya soal pjs saja,” ujarnya. (cr4)
