CIKAMPEK, RAKA – Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat (Jabar) nomor 561/Kep1220-yanbansos/2018 tentang Upah Minimum Kabupatan (UMK) Jabar Tahun 2019, Karawang mendapatkan upah Rp 4.234.010,27 tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lain. Namun, belum semua perusahaan menerapkan SK tersebut, salah satunya PT Asietex Sinar Indopratama.
Perusahan tekstil yang berada di wilayah Cikampek itu, menggaji karyawan di bawah UMK Karawang. Serikat Pekerja Mandiri-Gabungan Serikat Buruh Indonesia (SPM-GSBI) PT Asietex Sinar Indopratama Karawang, mendesak kepada pihak perusahaan untuk menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jefri Sagala, tim advokasi SPM-GSBI PT Asietex Sinar Indopratama Karawang menyampaikan, SK yang sudah diturunkan pada 21 November 2018 itu menjelaskan, berdasarkan UMK di Provinsi Jabar tahun 2019 Karawang menduduki peringkat pertama terbesar yaitu Rp 4.234.010,27. Pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan UMK, dilarang mengurangi dan atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan perundang-undangan. Jika tidak mampu membayar UMK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat mengajukan penangguhan UMK kepada Gubernur Jabar melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi paling lambat 21 Desember 2018. “Pihak perusahaan bisa melakukan penangguhan, tapi harus sesuai dengan Kepmen No 231 tahun 2003. dalam pasal 4 menjelaskan, penangguhan pelaksanaan UMK harus disertai dengan naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan, laporan keungan perusahaan terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan untuk dua tahun terakhir, salinan akta pendirian perusahaan, data buruh menurut jabatan pekerja/buruh, perkembangan produksi perkembangan selama dua tahun terakhir serta rencana produksi dan pemasaran untuk dua tahun yang akan datang,” ujarnya, kepada Radar Karawang.
Ia mengaku, hal itu belum dilakukan oleh pihak perusahan, karena sudah beberapa kali melakukan perundingan tentang UMK Karawang tidak ada titik temu. “Dalam perundingan itu, pihak perusahan hanya mampu membayar upah Rp 3.850.000 rupiah dan meminta serikat untuk menjadi mitra perusahaan dalam menentukan upah lewat kesepakatan tanpa penangguhan. Namun serikat masih tetap dengan pendiriannya, agar pihak perusahan menjalankan sesuai dengan SK Gubernur Jawa Barat (Jabar) Nomor. 561/Kep1220-yanbansos/2018 tentang Upah Minimum Kabupatan (UMK ) Jabar tahun 2019,” akunya.
Ia berharap, kepada pemerintah kabupaten, khususnya dinas ketenaga kerjaan dan transmigrasi untuk mengatasi persoalan tersebut, karena tidak mengindahkan SK yang yang berlaku tentang UMK. “Sampai sekarang ini, upah yang berikan oleh perusahaan kepada karyawan, tidak sesuai dengan SK yang berlaku, masih dibawah Rp 4.234.010,27 rupiah. Kami berharap, perusahan harus menjalankan SK tersebut, jangan merampas hak kayawan,” harapnya.(acu)
