KLARIFIKASI : Sekdes Kiarapayung, Rana, mengklarifikasi soal tudingan jadi calo tenaga kerja.
KLARI, RAKA – Sekretaris Desa Kiarapayung, Rana, dituding jadi calo tenaga kerja. Hal itu mencuat pada jejaring media sosial facebook. Rana membantah tudingan itu. Ia mengaku, pada Selasa tanggal 17 kemarin, mendapat informasi tersebut dari salah satu petugas desanya. “Saya dapat informasi ini pas sore kemarin dari teman saya pegawai Desa Gintungkerta, bahkan screenshot pun ada,” ucapnya, kepada Radar Karawang, Rabu (18/9).
Menurutnya, meskipun sering menolong warga untuk bisa bekerja di salah satu PT yang berada di wilayah Kiarapayung. Tapi ia mengaku tidak pernah sekalipun melakukan pungutan atau meminta imbalan kepada masyarakat. “Kalau tidak percaya ayo kita buktikan dengan menanyakan langsung sama warga yang sudah saya tolong, saya cuma punya itikad baik, minimal menolong untuk bisa memperbaiki status ekonomi masyarakat, sedikit pun saya tidak pernah meminta imbalan apalagi dikatakan calo, saya sangat tidak terima kalau seperti itu,” tambahnya.
Ia mengaku akan mencari orang yang sudah merusak nama baiknya tersebut dan membawa pada proses hukum. Karena dugaan pencemaran nama baik. “Selama ini saya bekerja untuk kebaikan masyarakat, sekarang malah ada yang fitnah saya jadi calo,” katanya.
Pihaknya menghimbau, bagi pelaku yang telah merugikan dirinya untuk segera menghapus postingan dan memohon maaf kepada dirinya. Karena hal itu dinilai dapat merusak nama baik serta profesinya sebagai pegawai desa. “Padahal selama ini saya terus berkorban untuk warga,”
Sementara itu, Kepala Desa Kiarapayung Murdin Jaenudin mengungkapkan, pihaknya tidak terima saat rekan kerjanya dituduh menjadi calo tenaga kerja. Menurutnya, usaha yang dilakukan untuk bisa membantu warga untuk bisa masuk kerja di PT yang ada di Kiarapayung murni tanpa pungutan biaya. “Wajar saja, kalau orang punya niat baik pasti ada saja yang jelek-jelekin, biarin saja, yang penting kita ikhlas buat warga, dan sampai saat ini mayoritas warga Kiarapayung bekerja sebagai buruh pabrik tanpa satu persenpun dilakukan pungutan,” pungkasnya. (mal)
