BELAJAR BARENG: Sejumlah siswa kumpul bareng teman untuk belajar.
Orang Tua Siswa Minta Agar Segera Direalisasi
KARAWANG, RAKA – Rencana pemerintah untuk memberikan kuota internet gratis kepada siswa sampai saat ini belum teralisasi. Padahal, bantuan ini sangat dinantikan karena setiap hari pembelajaran dilakukan secara online.
Di daerah banyak masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kuota anak-anaknya saat belajar. Bahkan, tak jarang anak mesti rebutan handphone dengan saudaranya saat pembelajaran daring berlangsung, karena handphonenya hanya ada satu. “Saya hanya pakai kuota siang aja untuk fasilitasi anak belajar, biar lebih murah,” kata salah seorang wali murid di Telukjambe Timur Yuliawati.
Yulia mengaku sudah tahu ada rencana pemberian kuota gratis untuk belajar. Namun, sampai saat ini belum ada realisasi. Dia berharap agar bantuan segera didistribusikan, karena pembelajaran online masih berlangsung. “Saya sudah tanya sama gurunya di sekolah, tapi belum ada. Kalau bisa segera diberikan karena kebutuhannya mendesak,” pintanya.
Terpisah, Dadang Hermawan, kepala Korwilcambidik Jayakerta mengatakan sampai saat ini belum ada siswa di wilayah Jayakerta yang merasakan bantuan kuota gratis dari pemerintah pusat. Padahal, kata dia, pihak sekolah sudah mengajukan nama siswa melalui data Dapodik. “Tapi belum ada (sekolah) yang laporan sudah dapat bantuan kuota gratis,” jelasnya.
Pihaknya tidak mengetahui pasti berapa jumlah kuota yang akan diberikan kepada masing-masing siswa maupun guru karena tidak ada surat edaran resmi. Dan pihaknya pun mengaku proses pengajuanya pun dilakukan di masing-masing sekolahnya.
Sementara itu Asep Junaedi, kepala Dinas Pendidikan Karawang menyebut, Dinas Pendidikan hanya sebatas berkewajiban melaporkan ke kementerian mengenai bantuan kuota, namun sampai saat ini belum ada respon dari pusat. “Sudah diajukan melalui usulan online sejak ada edaran dari kementerian, cuma belum ada tindaklanjut,” katanya.
Pengajuan bantuan kuota internet untuk siswa ini, lanjutnya, tidak dikoordinir oleh dinas melainkan diajukan oleh masing-masing sekolah, sehingga pihak dinas pun tidak dapat mendeteksi jumlah yang sudah diajukan. “Pengajuan tidak dikoordinir oleh dinas karena online, mereka (sekolah) bisa langsung,” pungkasnya. (mra/asy)
