PURWAKARTA, RAKA – Politisasi agama bisa menimbulkan perpecahan masyarakat. Politisasi agama juga terjadi di negara lain, bukan hanya di Indonesia.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Purwakarta Didin Wahidin mengatakan, semua pihak perlu mencegah munculnya persoalan tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus menindak tegas kelompok yang mempolitisasi agama. “Tindak pihak-pihak yang menggunakan rumah ibadah sebagai alat politik. Selama KPU dan Bawaslu tidak tegas kita akan menghancurkan masa depan kita, yaitu sila ketiga persatuan,” ujar Didin, kepada wartawan.
Begitupun, lanjut Didin, untuk peserta pemilu dan masyarakat diminta jangan mempolitisasi simbol agama dengan menyebarkan kebencian. Padahal, agama merupakan keselamatan bagi seluruh umat manusia.
Dia menyayangkan masih ada simbol agama yang digunakan untuk menyebar kebencian dan politik. Misalnya, hoaks mengenai tidak ada azan, zikir dan tahlil jika pasangan calon tertentu menang di Pilpres 2019. “Agama itu menjadi keselamatan untuk menjaga pemilu berjalan damai. Jangan gunakan agama dan simbol-simbolnya untuk menyebar kebencian, tuduhan dan fitnah untuk tujuan politik,” ucapnya. (ris)
