CIAMPEL, RAKA – Ambruknya SDN Kutanegara II kelas jauh membuat sejumlah kalangan geram. Pasalnya, hal itu menunjukan pemerintah tidak serius mengurus pendidikan di Karawang.
“Ini bukti pemerintah daerah tidak serius dalam mengurus pendidikan,” kata Ketua Apdesi I Karawang Yusuf Nurwenda, kepada Radar Karawang, Jumat (2/11).
Ia menyampaikan, APBD Karawang yang mencapai Rp 4 triliun tidak berpihak kepada rakyat. Karena pembangunan yang dilakukan di Karawang kerap kali tidak melihat asfek lain yang lebih membutuhkan. “Kayak pembangunan Karang Pawitan, itu kan masih bagus, sementara masih banyak sekolah rusak,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan di Karawang tidak melihat skala prioritas. Cenderung mengedepankan kepentingan pemimpin yang ingin di puji dan di puja. “Ini tanda gak beres, inginnya di puji sama orang gede. Tapi rakyat kecil menderita,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, pemberitaan soal sekolah-sekolah yang sudah butut dan yaris ambruk sering dipublis di media. Namun hal itu tidak menggerakan hati pemerintah untuk lebih serius lagi menggarap sektor pendidikan. “Padahal indikator IPM (indeks pembangunan manusia) itu hanya tiga, pendidikan, kesehatan dan ekonomi atau daya beli masyarakat,” bebernya.
Jika tiga indikator ini tidak digarap serius, maka nasib suatu daerah akan tidak jelas. Arah pembangunannya pun akan tidak jelas. Karena tidak akan bisa dirasakan langsung oleh warga kecil. “Pola pembangunannya sangat timpang, di kota dilakukan secara besar-besaran, di pedesaan dibiarkan bahkan sampai ambruk, sampai rusak parah,” ujarnya.
Ke depan ia berharap, pemerintah daerah bisa lebih serius lagi memperhatikan sektor pendidikan. Kemudian untuk anggota dewan yang memiliki hak budgeting juga harus bisa mendorong agar porsi pendidikan lebih diperbesar lagi. “Anggota dewan juga jangan tidur doang, nyusun anggarannya yang bener, ngontrolnya juga yang bener,” pungkasnya. (zie)
