KARAWANG, RAKA – Forum Guru Honorer Pendidikan Agama Islam (FGHPAI) terus memperjuangkan nasib mereka agar bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Mereka harus mempertebal lagi sifat sabarnya. Soalnya, kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah tidak bisa diubah. Tahun depan, khusus guru PAI akan dialokasikan 56 kuota PPPK.
Wakil Ketua FGHPAI Dedi Ahmad Purnomo Karawang menyampaikan kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk meminta solusi dalam menyelesaikan permasalahan kuota bagi guru PAI di Karawang. Hasil dari audiensi tersebut, akan diberikan kuota sebanyak 56 orang bagi guru honorer PAI untuk seleksi PPPK di tahun 2025 mendatang. “Hari ini adalah silahturahmi akbar untuk kuota guru PAI di tahun berikutnya karena untuk kuota di tahun 2024 sudah tidak dapat diubah. Kuota PAI di tahun 2025 ada 56 orang, kita meminta kepada seluruh pemerintah agar memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan kuota guru honorer PAI di tahun berikutnya,” ujarnya, Rabu (5/6).
Saat ini, lanjutnya, ada 315 guru honorer PAI yang belum menjadi ASN dan PPPK. Adanya pertemuan tersebut pun untuk dapat meminta kepada Pemerintah Daerah Karawang memperiotaskan 315 orang ini. “Ada 315 orang yang belum ASN dan PPPK di Kabupaten Karawang, untuk guru SD dan SMP. Alhamdulillah mereka menyambut baik dan akan terus memperjuangkan. Peserta yang hadir sekarang ada 250 orang, ini audiensi untuk meminta solusi permasalahan kuota PPPK bagi guru honorer. Di acara ini pun kita meminta kepada pemangku kebijakan agar mengunci 315 orang yang sekarang untuk bisa dijadikan PPPK ataupun ASN,” jelasnya.
Sebagian besar guru honorer PAI mempunyai latar belakang pendidikan sarjana. Meski begitu untuk pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Hingga sekarang gaji guru honorer hanya sebesar 200.000 sampai dengan 1.000.000. “Kita juga meminta kepada pemangku kebijakan untuk memberikan kebijakan jika ada guru honor yang kurang dari 2 tahun tapi sudah ikut seleksi. Insya Allah akan diselesaikan maksimal 3 tahun, tetapi akan melihat dari anggaran daerah. Seleksi akan dilakukan di September sebelum Pilkada. Harapan saya mudah-mudahan aspirasi yang kami sampaikan bisa mengangkat semua guru honorer terutama guru honor. Ada yang sudah mengajar selama 20 tahun lebih dengan gaji paling tinggi 1 juta tetapi untuk yang paling rendah 200 ribu per satu bulan. Mereka sebagian besar S1, ada juga beberapa orang sudah S2,” lanjutnya.
Joean Himawan Fadlani Sam Aldia PLG, Kasubag Umum dan Kepegawaian Disdikpora mengungkapkan, untuk formasi PPPK bagi guru akan diberikan sebanyak 281 orang. Kemudian untuk kuota formasi khusus bagi guru PAI ada sebanyak 56 orang. Jumlah ini merupakan jumlah terbanyak dibandingkan dengan guru lainnya. “Kegiatan ini bagian dari silahturahmi antara guru honor PAI dengan pemerintah terkait. Kita mengambil langkah sudah dari jauh-jauh hari, untuk tahun 2024 ini akan menganggarkan 281 formasi untuk guru. Khusus untuk yang guru honor PAI sudah kita berikan kuota 56, karena pertimbangannya adalah 2 tahun terakhir tidak dibuka seleksinya. Ada kebijakan P1 tahun 2021 harus diselesaikan dulu sampai tahun 2023, alhamdulillah tahun 2023 sudah selesai maka guru PAI tahun 2024 ini bisa mendaftar,” ungkapnya.
Ia memaparkan saat ini sebanyak 277 orang guru PAI yang telah linear. Meski begitu masih ada pula guru PAI yang belum linear ketika mengajar dengan latar pendidikan. “Ada 277 guru PAI yang sudah linear, artinya S1 nya PAI tetapi mengajar mata pelajaran PAI juga. Tidak semua guru yang lulusan PAI tidak mengajar mata pelajaran PAI di sekolah dan dijadikan guru kelas. Prinsip penempatan yang sudah lulus itu tidak boleh menggeser guru honorer yang sudah ada,” tutupnya. (nad)
