RadarKarawang.id – Aksi demo warga Desa Pangkalan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, yang menuntut kepala desanya mundur karena diduga memotong dana bantuan langsung (BLT) akhirnya berbuah. Kades bernisial ADW itu ditetapkan tersangka oleh Polres Purwakarta, Kamis (30/1).
Dalam konferensi pers, Kapolres Purwakarta AKBP Lilik Ardiansyah, mengatakan, kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp707.444.429. Jumlah itu didapat berdasarkan audit.
Dana BLT tersebut, kata Lilik, bersumber dari APBN tahun 2022 sebesar Rp 1.042.646.000.
Selain pemotongan dana BLT, juga ditemukan penyalahgunaan dana desa untuk kegiatan non-BLT yang tidak sesuai dengan anggaran yang disetujui dalam rencana anggaran pendapatan (RAP) desa.
Acep juga diketahui tidak melibatkan pihak keuangan dan tim pengelola kegiatan (TPK) dalam pengelolaan dana desa.
Baca juga: Mantan Kades Pangkalan Tersandung Korupsi
“Sebagian besar uang yang dikorupsi digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka,” ujar Lilik.
Ia menyebutkan, penyelidikan lebih lanjut masih dilakukan. Lilik menyebut tak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain.
“Kami akan terus melakukan pemantauan dan terbuka bagi masyarakat atau media yang memiliki informasi terkait dugaan penyelewengan dana desa lainnya,” ujarnya.
Dari kasus korupsi dana desa tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa dokumen perencanaan dana desa, pelaksanaan dana desa, dan laporan pertanggungjawaban dana desa tahun 2022.
Acep dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana sudah diubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001.
Tonton juga: Didemo Warga, Kades Pangkalan Langsung Mundur
“Tersangka terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda paling banyak Rp 1 miliar,” kata Lilik.
Diberitakan sebelumnya, Rumah mantan kepala Desa Pangkalan Kecamatan Bojong Acep Djuhdiana Wireja digeledah personel Polres Purwakarta, Senin (4/11/2024).
Hal itu dilakukan setelah kasus dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2022 sebanyak Rp 1.042.646.000 naik ststus ke tahap penyidikan dari tahap penyelidikan.
Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Ardiansyah melalui Kanit Tipidkor, IPDA Ari Rudi Apriyanto mengatakan, dalam pelaksanaan penggeledahan dilakukan pada dua lokasi yakni kediaman mantan kades Pangkalan dan kantor Desa Pangkalan.
Pihaknya mengamankan sejumlah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa Tahun 2022.
“Dokumen-dokumen yang diamankan tersebut berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa Pangkalan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2022,” ujar Ari.
Sejauh ini, kata dia, Tim Penyidik dari Unit Tipidkor Satreskrim Polres Purwakarta membutuhkan dokumen tambahan untuk menguatkan pembuktian yang sedang dilakukan.
“Tim Penyidik telah memverifikasi dokumen-dokumen tersebut untuk kepentingan pemberkasan,” jelas Ari.
Selanjutnya, ia mengatakan Tim Penyidik Unit Tipidkor Satreskrim Polres Purwakarta akan menelusuri aset milik mantan Kades Pangkalan tersebut, yang nantinya dimintai pertanggung jawaban atas pengelolaan Dana Desa Pangkalan.
Baca juga: https://radarkarawang.id/radar-purwakarta/debat-harus-telanjangi-cabup-purwakarta/
“Aset yang bersangkutan yang diperoleh pada saat terjadinya tindak pidana akan dilakukan penyitaan,” ujarnya.
“Sedangkan aset-aset lain yang diperoleh sebelum terjadi tindak pidana akan dilakukan pemblokiran. Tujuannya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara apabila perkara tersebut sudah inkrah nanti,” lanjutnya.
Perlu diketahui, sepanjang 2022, lebih dari 300 kepala desa ditangkap karena terjerat kasus korupsi dana desa.
Sementara itu, kekuasaan kepala desa diperpanjang setelah revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa resmi disahkan di sidang paripurna DPR RI.
Memenuhi tuntutan perangkat desa dalam sejumlah aksi unjuk rasa di DPR, para politikus Senayan sepakat memperpanjang jabatan kepala desa dan menambah alokasi dana desa per tahun.
Alokasi dana desa kini dipatok setidaknya 10% dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota dalam APBD.
Sebelum UU Desa direvisi, alokasi dana desa ditetapkan minimal 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).
Adapun masa jabatan kepala desa naik dari 6 tahun menjadi 8 tahun per periode. Kepala desa bisa dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
Masa jabatan kepala desa selama 8 tahun serupa dengan masa jabatan mereka di era Orde Baru.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman menilai penambahan dana desa hasil revisi UU Desa semakin memperbesar potensi maraknya praktik korupsi dana desa.
Apalagi, revisi UU Desa luput mengatur penguatan tata kelola dana desa oleh perangkat desa.
“Kalau kita bicara tata kelola dana desa itu kita lihat proses perencanaan seperti apa, proses penganggaran.
Terutama yang kita harapkan adakah penganggaran itu benar-benar akuntabel, transparan, dan partisipatif,” ujar Armand. (psn/tr)
