Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, MSc
Anggota DPRD Jabar Fraksi PKS
PURWAKARTA, RAKA – Pembelajaran jarak jauh kerap kali dihadapkan dengan persoalan yang pelik, terutama di daerah pedesaan. Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengatakan, ada tiga problem mendasar dalam melakukan pembelajaran dalam jaringan alias daring yakni konten, kurikulum dan ketersediaan sarana.
Dari tiga poin tersebut yang paling disorotinya masalah ketersediaan sarana. Menurutnya, ada tiga potensi yang sulit yaitu gadget, pulsa dan sinyal. Diakuinya, sudah setahun terakhir Komisi V DPRD Jabar meminta dinas pendidikan untuk mengidentifikasi, serta mencari solusinya. Bahkan jika perlu membuat pos belanjanya.
Pria yang akrab disapa Gus Ahad ini mengungkapkan, dinas pendidikan kemudian menjawabnya dengan meminjampakaikan ponsel pintar yang dimiliki sekolah-sekolah kepada orang tua siswa. Saat itu sekitar 38 ribu tablet dipinjampakaikan. Penyerahan secara simboliknya dilakukan di SMAN 9 Kota Bandung tahun 2020. “Saya hadir dalam proses penyerahan simbolik itu. Nah ini yang harus terus dicari solusi itu,” tuturnya.
Anggota DPRD Jabar dari daerah pemilihan Kabupaten Karawang dan Purwakarta ini menambahkan, biasanya sekolah-sekolah memiliki sarana internet hingga laboratorium. Kemudian kepala sekolah mengizinkan untuk orang tua yang anaknya tidak punya gadget datang ke sekolah dengan jumlah yang terbatas. Menggunakan sarana yang ada di sekolah kepada siswa yang tempat tinggalnya tidak terlalu jauh.
Gus Ahad juga menjelaskan, saat dirinya berkunjung ke sekolahan di pelosok Kabupaten Purwakarta, ada sekitar 10 sampai 20 orang dari 300 siswa yang tidak punya gadget. Rebutan antara kakak, bapak dengan adik. Akhirnya pihak sekolah membuat kebijakan bisa meminjamkan satu komputer untuk 5 orang. Sehingga mereka belajar jarak jauh menggunakan sarana sekolah.
Terkait masalah pulsa, beberapa pihak melakukan kerja sama dengan operator, lantas membagikan kartu perdana gratis yang biayanya diambil dari sekolah lewat dana BOS dan biaya operasional sekolah daerah.
Gus Ahad menjelaskan, masalah yang cukup sulit yakni soal ketersediaan sinyal. Misalnya daerah di kawasan Jawa Barat bagian selatan, rata-rata memiliki keluhan luar biasa. Di Garut Selatan katanya, dari 400 siswa yang belajar jarak jauh yang diberi tugas melalui daring, yang bisa hadir hanya 30 orang. “Artinya 370 siswa tidak bisa menyelesaikan tugas. Jadi ini parah. Kita terus mendesak jangan sampai terjadi lost generation ataupun lost educational,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Dikatakannya pula, pihaknya telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Gubernur Jabar bahwa problem ini harus segera dibenahi. Sementara gagasan yang ditemukan adalah kerjasama antara Diskominfo dengan operator. Nantinya, diskominfo mengidentifikasi daerah mana saja yang masih kosong untuk kemudian membangun semacam titik-titik BTS baru. Sementara, dinas pendidikan dan sekolah-sekolah mengidentifikasi permasalahan yang terkait sarana dan prasarana, selanjutnya melaporkan daerah yang sinyalnya kurang baik kepada Diskominfo untuk menjadi prioritas pembangunan. (adv)
