KARAWANG, RAKA- Penerapan kurikulum merdeka saat ini tengah digencarkan pemerintah. Tapi, penggunaan kurikulum ini sifatnya tidak wajib. Sekolah masih diperbolehkan menggunakan kurikulum 13 atau kurtilas.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menuturkan, implementasi kurikulum merdeka ini muncul pro kontra antara pemerintah dan DPR RI. “Setelah diskusi panjang, kami memang masih menghitung dan mempertimbangkan banyak aspek soal kewajiban penerapan kurikulum merdeka. Karena itu, sifatnya tidak wajib. Sifatnya opsional. Bagi sekolah yang masih menerapkan kurikulum 2013, disilakan. Bagi yang mau mengadaptasi kurikulum merdeka disilakan,” katanya, Rabu (21/12).
Walaupun sifatnya optsional, tapi 80 persen sekolah di Karawang yang mengadaptasi kurikulum merdeka. Menurutnya, kurikulum merdeka belum bisa dikatakan lebih efektif ketimbang kurikulum 2013, atau pun sebaliknya. Sebab pihaknya di Komisi X DPR RI belum bisa mengevaluasi sejauh mana output kurikulum merdeka yang masih tergolong baru ini. “Semuanya belum bisa kami evaluasi. Karena evaluasi membutuhkan kurun waktu lama. Saya membayangkan, outputnya baru akan bisa dilihat selama dua sampai tiga tahun ke depan,” ujarnya.
Karena kurikulum baru belum bisa dievaluasi dan dikaji, DPR RI dan pemerintah memberi kebebasan kepada sekolah apakah mau menerapkan kurikulum merdeka atau tetap bertahan di kurikulum 2013.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Karawang Asep Junaedi menuturkan, penerapan kurikulum merdeka di Karawang sudah dilakukan 80 persen sekolah, negeri maupun swasta. Kurikulum merdeka sejalan dengan pembelajaran secara digitalisasi yang selama ini sedang dilakukan guru-guru di Karawang. “Dengan kurikulum ini mereka bisa lebih fokus lagi. Karena kurikulum ini bisa menyebabkan pembelajaran menjadi menyenangkan. Melalui digitalisasi, pemerintah sudah menyiapkan bahan ajar, metodelogi, dan lain-lain. Tinggal diunduh saja pakai ponsel. Bagi saya, kurikulum merdeka itu sesuai dengan digitalisasi,” pungkasnya. (asy)
