PERIKSA BLT DANA DESA: Desa se-Kecamatan Rawamerta diperiksa BPK terkait penyaluran BLT dana desa. Pemeriksaan akan dilangsungkan selama dua hari, mulai dari Selasa (20/10) sampai Rabu (21/10).
RAWAMERTA, RAKA – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memeriksa 13 desa di Kecamatan Rawamerta. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dana desa yang dialokasikan untuk penanganan dan bantuan langsung tunai (BLT) yang terdampak Covid-19.
Pemeriksaan akan dilaksanakan selama dua hari, dimulai Selasa (20/10) sebanyak lima desa yang diperiksa yaitu Desa Pasirawi, Panyingkiran, Bolangsari, Pasirkaliki dan Desa Mekarjaya. Dan hari ini untuk delapan desa lainnya.
Asep Koswara Camat Rawamerta mengatakan pemerikasaan ini bukan hanya dilakukan di Kecamatan Rawamerta, melainkan ada tiga kecamatan di Kabupaten Karawang yang akan diperiksa oleh BPK RI. Pihaknya mengaku pemeriksaan ini bukan berdasarkan hasil permintaan dari Kecamatan Rawamerta. “Intinya pemeriksaan ini yang dikemukakan BPK bahwa mengevalusi sekaligus mungkin menilai bahwa proses pelaksanaan dana desa yang diberikan kepada masyarakat melalui BLT atau BST seperti apa pelaksanaanya, terus pendistribusiannya seperti apa, makanya yang diperiksa ini semua desa (Rawamerta),” jelasnya, kepada Radar Karawang saat ditemui di ruangan camat, Selasa (20/10).
Koswara menilai, penyaluran bantuan Covid-19 dari hasil monitoring langsung di lapangan, untuk desa di Kecamatan Rawamerta dianggap sesuai peraturan, karena tidak ditemukan lagi data KPM yang tumpang tindih atau data ganda. “Karena (KPM) ini sudah sesuai dengan aturan mekanisme seperti Musdes (Musyarawah desa) yang melibatkan masyarakat. Alhamdulillah di Kecamatan Rawamerta tidak ada lagi gejolak,” katanya.
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kasi PMD) Kecamatan Rawamerta Dedi Ruswantono menyebut, pemeriksaan ini berkaitan dengan penanganan dana Covid-19 yang bersumber dari dana desa. Lebih lanjut, total keluarga penerima manfaat (KPM) di Kecamatan Rawamerta sebanyak 2.263 orang, dan untuk bantuan masker sebanyak kisaran 97 ribu lebih. “Pemeriksaan ini (BPK RI) tentang penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh desa yang bersumber dari anggaran dana desa,” pungkasnya. (mra)
