KARAWANG,RAKA- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang melakukan penertiban terhadap 63 bangunan liar yang berdiri di sepanjang akses jalan menuju Gerbang Tol Karawang Timur.
Penertiban ini dilakukan atas permohonan PT Jasa Marga kepada Bupati Karawang, guna mendukung perbaikan ruas jalan serta perbaikan drainase yang tidak berfungsi dengan baik di area tersebut.
Salah satu pemilik bangunan liar Marbud (34) mengatakan, sudah beberapa tahun dirinya membuka usaha tambal di jalan pintu Tol Karawang Timur. Namun, kini tempat usahanya dilakukan penertiban oleh Satpol PP Kabupaten Karawang.
“Semuanya di sini tidak keberatan, soalnya ini bukan lahan kita. Sekarang lahannya mau dipakai ya kita harus pindah. Tapi sekarang belum kepikiran mau pindah ke mana,”katanya, kepada Radar Karawang, Kamis (27/2).
Menurutnya, dengan membuka usaha tambal di lokasi tersebut sangat menguntungkan sekali. Karena dalam sehari dirinya bisa mendapatkan penghasilan mulai dari Rp 500 ribu rupiah hingga Rp 800 ribu rupiah.
Kasatpol PP Kabupaten Karawang, Basuki Rahmat, menjelaskan bahwa penertiban ini bertujuan untuk memastikan drainase kembali berfungsi setelah dilakukan perbaikan, guna mencegah banjir dan genangan air di sekitar jalan tol.
“Penertiban ini dilakukan karena ada permohonan dari pihak Jasa Marga melalui Bupati Karawang agar mereka bisa melakukan perbaikan ruas jalan dan drainase yang selama ini tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, sering terjadi banjir atau genangan air di area tersebut,” ujar Basuki Rahmat.
Baca Juga : Komisi II Minta Bulog Gabah Kering Petani Karawang
Sebelum dilakukan penertiban, pihak Satpol PP telah memberikan sosialisasi kepada warga dan pemilik bangunan liar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ada bangunan tempat tambal ban dan ada juga yang dijadikan untuk tempat penyimpanan pasir.
“Kami sudah mengirimkan surat kepada warga dan pelaku usaha yang berada di area tersebut. Dalam surat pertama, mereka diberi waktu tiga hari untuk membongkar bangunannya secara mandiri. Kemudian, kami layangkan surat peringatan kedua dengan batas waktu dua hari. Setelah itu, surat peringatan terakhir memberikan waktu 1×24 jam sebelum kami turun untuk melakukan pembongkaran,” jelasnya.
Basuki menambahkan bahwa proses pembongkaran berjalan dengan lancar tanpa adanya perlawanan dari warga.
“Alhamdulillah, warga menerima dengan legowo karena mereka sudah sadar akan edaran yang kami kirim sebelumnya,” katanya.
Dengan selesainya penertiban ini, Basuki berharap perbaikan infrastruktur di kawasan tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan.
“Pemerintah Kabupaten Karawang juga berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan agar tidak ada lagi bangunan liar yang berdiri di lokasi yang sama,” tutupnya. (zal/cr1)
