KARAWANG, RAKA – Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi di desa. Selain memiliki keleluasaan modal dan bisnis, keberadaan BUMDes juga sangat didukung oleh pemerintah.
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa BUMDes yang menjadi penggerak perekonomian di desa ini, dapat dikelola dengan maksimal agar dapat meningkatkan ekonomi desa dan mensejahterahkan masyarakat desa.
“BUMDes ini akan menjadi tulang punggung perekonomian desa dan sebagai suplemen yang digunakan oleh desa untuk menggerakkan ekonomi di desa. Kalau kita melihat suatu desa itu maju atau tidak, itu ukurannya bisa diliat dari BUMDesnya, jalan atau tidak jalan BUMDesnya,” kata Wamen Budi Arie.
Lebih lanjut, Wamen Budi Arie menambahkan, BUMDes telah menjadi profit center yang memberikan sumbangan penting untuk pendapatan asli desa yang akan digunakan untuk pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. “Karena itu, dalam pengelolaan BUMDes ini harus maksimal. Perlu ada kreatifitas dan harus memanfaatkan potensi yang ada didesa,” katanya.
Apalagi, kata Wamen Budi Arie, Mayoritas yang menjadi pengurus BUMDes adalah para pemuda sehingga diyakini dapat berkreasi dan memanfaatkan potensi desa. “Saya berharap BUMDes-BUMDes yang dikelola anak muda ini dapat berkreasi membuat produk yang bisa menjadi ikon di desanya masing-masing dan bisa mengenalkan ke luar desanya baik secara nasional maupun internasional. Misalnya pecel madiun, lalu dodol garut, duku palembang dan lain lain,” katanya.
Pendamping Desa Kecamatan Klari Endah mengatakan, BUMDes menjadi salah satu gerakan untuk mendobrak serta meningkatkan produktifitas khususnya pada perekonomian masyarakat. “Karena BUMDes ini tidak hanya dimiliki desa saja, tapi harus bisa memberikan dampak positif terhadap warganya dalam meningkatkan perekonomian,” ucapnya kepada Radar Karawang.
Ia menambahkan, meskipun kontribusi BUMDes terhadap PADes belum maksimal, namun upaya pemerintah desa terus dilakukan. Hal itu dapat dilihat dari jenis usaha yang mulai bermunculan. “Alhamdulillah, untuk Desa Curug saja sudah ada rencana pembuatan desa wisata sama budi daya ikan yang sudah dibuatkan fasilitasnya,” tambahnya.
Saat ditanya soal prestasi BUMDes, pihaknya mengaku ada Desa Walahar menjadi salah satu desa penyumbang PADes terbaik, sedangkan yang mengalami kemerosotan yaitu Desa Belendung. “Desa Walahar satu bulan bisa menyumbang Rp5.000.000. Kalau untuk Belendung sejauh ini tinggal penyerahan kepengurusan saja, cuma masih kita usahakan karena kita masih mencari momen yang tepat agar pengurus bisa kumpul semua,” akunya.
Berdasarkan catatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, saat ini, ada 39.854 BUMDes namun yang telah mendaftarkan nama ke Kemendes baru 29.043 unit. Sementara itu untuk yang telah mendaftarkan badan hukum ke Kemenkumham 10.811 unit dari total keseluruhan BUMDes. “Bukan sebaliknya. Saya juga sudah tegaskan jika BUMDes tidak boleh buka unit usaha yang bisa mematikan usaha milik warga. Ini yang harus kita pahamkan kepada kepala desa dan BPD termasuk pemahaman jika BUMDes tidak harus memberi kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa,” kata Abdul Halim Iskandar.
Pria yang akrab disapa Gus Halim ini menjelaskan, BUMDes memiliki peran untuk mengkonsolidasikan semua unit usaha masyarakat desa agar mampu tumbuh bersama. BUMDes harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat desa melalui sejumlah pendampingan usaha mulai dari proses produksi hingga pemasaran. Ia menjelaskan jika dalam praktiknya Pendapatan Asli Desa (PANDes) bisa bertambah karena keuntungan dari BUMDes maka hal tersebut bisa dianggap sebagai bonus. “Jadi meski tidak berefek ke PADes maka kelahiran BUM Desa justru berbagai usaha yang dilakukan masyarakat semakin meningkat,” tutupnya. (psn/kd/mal)
