Gina Swara: Pemkab Karawang tak Serius
TELAGASARI, RAKA- Jelang akhir tahun, serapan anggaran di Karawang masih bercokol diangka 67 persen. Jumlah tersebut, masih di bawah Pemprov Jabar yang sudah di atas 70 persen. Atas kondisi itu, tidak menutup kemungkinan, sejumlah OPD mengebut sisa serapan anggaran yang tinggal menghitung Minggu.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Gina Fadlia Swara menganggap rendahnya serapan anggaran di Karawang, akibat ketidak seriusan pemkab dalam mengelola waktu yang panjang untuk menyerap hak-hak pembangunan masyarakat selama setahun ini. “Iya prihatin juga, kok bisa rendah serapannya. Ini artinya ada ketidakseriusan dari pemkab dalam menata waktu yang panjang selama ini, sampai-sampai kurang maksimal,” katanya, di sela-sela reses di Dusun II Desa Kalibuaya, Kecamatan Telagasari, Jumat (6/12).
Putra sulung mantan Bupati Karawang H Ade Swara ini menambahkan, pembangunan baik fisik dan non fisik bagi masyarakat Karawang ini, bukan hal yang serba dadakan, karena tentunya sudah ada perencanaan yang cukup sebelumnya. Memang, sebut Gina, serapan anggaran ini mungkin bukan saja terjadi di Karawang saja, tapi setidaknya ini harus jadi perhatian, agar tata kelola APBD itu matang perencanaannya, jangan sampai berulang-ulang serapan anggaran itu kebut-kebutan di akhir tahun seperti dikejar SKS kuliah. Bisa jadi, serapan rendah itu akibat ada miskomunikasi atau selama proses pelaksanaan ada kendala atau bahkan tahapan yang terlalu rumit. Sehingga, ia yakin, setelah ada data bahwa serapan rendah, sejumlah OPD akan mengebut kejar serapan, apalagi jumlahnya di bawah serapan anggaran dari Pemrov Jawa Barat yang sudah di atas 70 persen, itupun sempat terkendala masa transisi gubernur – wakil gubernur baru. “Ini bisa terjadi di kabupaten/kota lainnya, yang jelas perencanaan itu harus matang, kan gak baik kalau lewat tahun gak terserap buat masyarakat,” ucapnya.
Lebih jauh Gina menambahkan, ia juga sempat gregetan, pasalnya serapan aspirasinya dari Provinsi Jabar ke Karawang juga ikut terdampak. Contohnya, pembangunan untuk gedung serba guna di Desa Sukakerta Kecamatan Cilamaya Wetan, harus tertunda karena di internal Bappeda sendiri ada hal teknis yang bikin rumit. Sebab, dana pemprov yang disalurkannya harus transit dulu di pemkab. Kesannya, sesal Gina, ada penyumbatan anggaran provinsi dari aspirasinya dari pemkab untuk turun ke konstituennya.
Ia hanya ingin, anggaran ini jangan terlalu banyak di pingpong, apalagi yang berkaitan langsung untuk kepentingan masyarakat, sehingga perlu lebih serius dan keterbukaan dalam mengelola serapan anggaran, padahal peraturan gubernur (Pergub) sudah ada, tinggal komunikasinya saja, agar anggaran bisa turun tepat waktu, apalagi kalau sudah lewat tahun bisa lebih beresiko. “Imbas serapan anggaran rendah, juga ikut terdampak pada aspirasi saya yang terparkir di pemkab, kesannya jadi di pingpong, padahal pergubnya sudah ada, tapi belum cair-cair ke konstituen saya,” keluhnya.
Sementara, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang Hadis Herdiana mengatakan, per 6 Desember 2018 serapan anggaran sudah 67 persen. Namun dia menargetkan, sampai akhir tahun bisa mencapai 90 persen. “
Kalau target sih harapan di atas 90 persen. 67 persen itu kan yang sudah dicairkan, masih banyak dalam proses SPP, SPM dan proses SP2D. Ada yang sudah dikerjakan belum mengajukan, ada yang sedang proses pengerjaan belum selesai dikerjakan. Di masing-masing OPD, terutama pekerjaan fisik infrastruktur,” pungkasnya. (rud)
