KARAWANG, RAKA- Karena efisien anggaran pemerintah dan adanya imbauan larangan sekolah melakukan perpisahan di luar, wisata perhotelan dan restauran di Kabupaten Karawang mulai mengalami penurunan pengunjung.
Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Kelembagaan dan Pengembangan Kemitraan Disparbud Kabupaten Karawang Asep Supriadi mengatakan, akibat adanya efisiensi anggaran pemerintah serta imbauan larangan sekolah melakukan perpisahan di luar berdampak terhadap wisata perhotelan dan restoran.
“Kami telah banyak menerima keluhan dari pengusaha wisata perhotelan dan restoran yang kini mulai sepi pengunjung. Karena instansi pemerintah sudah tidak ada yang mengadakan kegiatan rapat di hotel serta sekolah yang biasanya mengadakan perpisahan di hotel pun tidak ada,”katanya, Selasa (11/3).
Dijelaskannya, agar wisata perhotelan dan restoran tetap banyak dikunjungi, saat ini meraka fokus untuk manarik pengunjung dari pihak swasta dengan gencar melakukan sosialisasi dan pengumuman terkait event di tempat tersebut.
“Kadang-kadang di hotel biasanya seringkali ada event sehingga agar menarik pengunjung datang kami membantu mensosialisasikan dan mengumumkan karena di Disparbud sendiri ada bagian promosi yang tentunya akan sangat membantu,”jelasnya.
Diharapkan juga, kedepannya pemerintah membuat kebijakan baru agar wisata perhotelan dan restoran di Kabupaten Karawang ramai kembali dikunjungi, sehingga tidak sepi pengunjung seperti yang terjadi saat ini.
“Kami sampaikan kepada pengusaha perhotelan dan restoran semoga tahun depan ada kebijakan baru. Untuk saat ini saya sampaikan kepada mereka ini sebagai bahan introspeksi diri untuk melakukan perbaikan, mungkin dari kita ada hal yang kurang juga,” tutupnya.
Terpisah, Ketua Umum PHRI, Haryadi Sukamdani mengatakan industri perhotelan akan mengalami penurunan okupansi hingga pengurangan tenaga kerja imbas diterapkannya efisiensi anggaran oleh pemerintah.
“Yang sekarang terjadi adalah pangsa pasar pemerintah adalah 40 persen. Jadi kalau si 40 persen hilang ini, ya otomatis akan berdampak pada okupansi hotel,” kata Haryadi, beberapa waktu lalu.
“Secara total okupansi nasional itu 2024 mencapai 54 persen, pemerintah totalnya 40 persen sendiri. Jadi bisa bayangin, kalau 40 persen ini hilang pasti pengaruhnya akan besar,” sambungnya.
Baca Juga : Bantaran Sungai di Jawa Barat Diklaim Negara, Siap-siap Digusur
Lebih lanjut dia juga membeberkan, dari efisiensi anggaran pemerintah berpotensi industri perhotelan se-Indonesia akan kehilangan pendapatan alias rugi mencapai Rp 24,807 triliun. Jumlah tersebut berasal dari potensi kehilangan pendapatan dari akomodasi kamar sebesar Rp 16,538 triliun dan meeting sekitar Rp 8,269 triliun.
“Jadi gini, pemotongan anggaran ini kan cukup signifikan ya. Jadi untuk akomodasi aja, kamar aja, potensinya itu adalah Rp 16,538 triliun, untuk meeting itu kira-kira Rp 8,269 triliun, jadi totalnya itu adalah Rp 24,807 triliun,” bebernya.
Selain itu, Haryadi juga mengungkapkan tak hanya dari pemerintah pusat, industri perhotelan di daerah pun siap-siap makin terpuruk. Pasalnya, banyak daerah yang juga melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Padahal, ujar Haryadi, pangsa pasar pemerintah daerah mencapai 70 persen.
“Daerah itu bahkan bisa mencapai sampai 70 persen pangsa pasar pemerintah. Jadi itu dampaknya pasti akan sangat terasa ya,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri perhotelan, Haryadi pun tak menampik hal tersebut akan terjadi usai efisiensi anggaran dilakukan pemerintah.
Adapun kini, ia menyebut PHRI masih belum menerima laporan dari anggotanya terkait PHK karyawan hotel. Kendati demikian, ia menyebut penyesuaian jumlah karyawan dimungkinkan terjadi menyesuaikan kondisi pasar.
“Sekarang belum (ada PHK), tapi kalau ini nanti berlanjutan ya, otomatis hotel akan menyesuaikan dengan kapasitas yang ada. Misalnya dia punya 200 kamar, kan nggak mungkin dia buka semuanya 200,” jelas Haryadi.
“Dengan situasi pasarnya turun kan gitu kan. Nah pasti dia akan menyesuaikan gitu. Jadi itu kalau berlanjutan sudah pasti PHK. Karena posisinya untuk bertahan kelangsungan operasi,” tutupnya. (zal/jpg)
