KPK Klaim Korupsi Menurun
-Setengah Tahun Hanya 4 Kali OTT
JAKARTA, RAKA – Praktik korupsi di Indonesia diklaim sudah semakin menurun. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan, hal tersebut terlihat dari rendahnya capaian operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK.
Sepanjang semester satu 2023, KPK hanya melakukan empat kali OTT. Operasi senyap ini terbilang menurun dari tahun-tahun sebelumnya, yang kerap kali KPK gencar melakukan OTT.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur membantah menurunnya OTT karena adanya permintaan dari Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan. Asep meminta publik berpikir positif terkait rendahnya giat tangkap tangan yang dilakukan KPK. “Ah enggak juga, jadi memang itu kan OTT berkurang saya si berpikiran positif aja, berarti sudah menurun yang melakukan tindak pidana korupsi,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Asep mengatakan, seharusnya publik bangga atas capaian KPK yang hanya melakukan OTT sebanyak empat kali, sepanjang semester satu 2023. Ia menyebut, tidak adanya giat tangkap tangan yang dilakukan KPK, menunjukkan praktik korupsi di Indonesia menurun. “Kita harus berbangga dengan menurunnya OTT, tidak adanya OTT berarti tindak pidana korupsi menurun dengan seiring sedikitnya OTT,” tegasnya.
Dalam laporan capaian kinerja KPK sepanjang semester satu 2023 menyebutkan, hanya empat kali melakukan OTT. Hal itu diutarakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Senin (14/8).
OTT KPK pertama, kata Alex, lembaga antirasuah menangkap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, pada Kamis 6 April 2023. KPK menetapkan Muhammad Adil bersama Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti Fitria Ningsih dan Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau, M Fahmi Aressa sebagai tersangka.
Muhammad Adil terjerat dalam tiga kasus dugaan korupsi. Kasus pertama, terkait pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun 2022 sampai 2023.
Kasus kedua, dugaan korupsi penerimaan fee dari jasa travel umrah. Ketiga, kasus dugaan suap pengondisian pemeriksaan keuangan pada 2022 di Pemkab Kepulauan Meranti.
OTT KPK kedua, lanjut Alex, terkait kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Rabu 12 April 2023. Kasus ini menyeret 10 pihak sebagai tersangka, yang juga telah memeriksa Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
Dalam operasi senyap itu, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Lembaga antirasuah menduga, terdapat empat proyek jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2021-2022.
Adapun ke-10 tersangka itu di antaranya, enam tersangka penerima suap yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi PPK BTP Jabagteng Bernard Hasibuan, Kepala BTP Jabagteng Putu Sumarjaya, PPK BPKA Sulsel Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah dan PPK BTP Jabagbar Syntho Pirjani Hutabarat.
Sementara itu, empat tersangka pemberi suap ialah Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat, Direktur PT KA Manajemen Properti Yoseph Ibrahim dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono.
KPK menduga, enam pejabat DJKA Kemenhub menerima suap senilai Rp14,5 miliar terkait empat proyek jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2021-2022.
Adapun empat proyek yang disuap dari pihak swasta itu di antaranya proyek pembangunan jalur kereta api ganda solo balapan – Kadipiro – Kalioso, lalu proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian, empat proyek konstruksi Jalur Kereta Api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat, serta Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa – Sumatera.
Keenam pejabat pada Ditjen Perkeretaapian Kemenhub itu menerima suap dari para pihak swasta selaku pelaksana proyek, sekitar 5 persen sampai dengan 10 persen dari nilai proyek tersebut.
OTT ketiga, kata Alex, terkait dugaan suap proyek smart city Kota Bandung. OTT ini menjerat Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan lima pihak lainnya sebagai tersangka, pada Jumat 14 April 2023.
Kelima pihak yang juga ditetapkan sebagai tersangka yakni Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung Dadang Darmawan, Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung Khairul Rijal, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna Benny, CEO PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) Sony Setiadi.
Terakhir, KPK melakukan OTT kepada Koorsmin Kepala Basarnas Afri Budi Cahyanto. KPK melakukan operasi senyap itu pada 25 Juli 2023, yang pada akhirnya juga menetapkan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi.
KPK menduga, Henry Alfiandi menerima suap sebesar Rp88,3 miliar. Suap itu diterima Henry melalui anak buahnya Koorsmin Kabasarnas RI Afri Budi Cahyanto (ABC) selama periode 2021-2023.
Henri menyandang status tersangka bersama Koorsmin Kabasarnas RI Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC), Komisaris Utama PT Multi Gtafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG), Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati Marilya (MR), Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil (RA).
KPK menyebut semenjak 2021 Basarnas melaksanakan beberapa tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui LPSE, yang dapat diakses umum. Bahkan, pada 2023 Basarnas kembali membuka tender sejumlah proyek pekerjaan.
Pertama, pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar. Kedua, pengadaan Public Safety Diving Equipment dengan nilai kontrak Rp17, 4 miliar. Ketiga, pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha (Multiyears 2023-2024) dengan nilai kontrak Rp89,9 miliar. (jpc)
