KOTABARU, RAKA- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang melarang pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) untuk kolektif pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jabar SMA dan SMK dengan meminta uang pungutan. Bahkan, modus pungutan ini mematok setiap siswa yang akan mendaftar ke SMA/SMK membayar Rp200 ribu.
Sebelumnya, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kotabaru diduga menawarkan kolektif pendaftaran PPBD Jabar SMA dan SMK kepada siswa-siswi dengan biaya Rp 200 ribu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah seorang kakak calon siswa yang melanjutkan sekolah ke SMA/SMK. “Ini juga ditawari oleh sekolah untuk dikolektifkan, tadi kata teman adik saya biayanya Rp 200 ribu,” terang sumber yang minta dirahasiakan namanya, Senin (3/6).
Sementara itu, Kepala SMPN 1 Kotabaru Dede Karbada menuturkan, yang melakukan penawaran kolektif pendaftaran PPDB Jabar SMK dan SMA dengan dibebankan biaya adalah dilakukan oleh oknum. “Akan kita tindak mungkin oknum, akan kita musyawarahkan dulu nanti sama pihak sekolah,”terangnya, Selasa (4/6).
Terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdikpora Kabupaten Karawang Yanto mengatakan, bahwa pihak SMPN di Kabupaten Karawang dilarang untuk melakukan pungutan kepada siswa dengan alasan kolektif pendaftaran PPDB SMA dan SMK Jabar. “Aturannya tidak boleh, memang dilarang sekolah maupun guru dilarang melakukan pungutan pendaftaran PPDB. Tidak boleh membebankan siswa maupun orang tua siswa,” terangnya, Selasa (4/6).
Yanto menjelaskan, bahwa pihaknya akan terus melakukan monitoring terhadap sejumlah sekolah di Kabupaten Karawang yang nekat melakukan kolektif dan meminta pembiayaan untuk pendaftaran PPDB Jabar SMA dan SMK. Jika terjadi pungutan, maka masyarakat diminta untuk jangan takut melapor. “Jika ada silahkan laporkan, kita juga akan terus melakukan monitoring kepada setiap sekolah agar PPDB ini berjalan dengan baik dan lancar,”tutupnya. (zal)
