RENGASDENGKLOK, RAKA- Saat ini, masih banyak masyarakat yang ketergantungan terhadap rentenir. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak bijak dalam mengelola keuangan. Kebanyakan, masyarakat meminjam uang untuk konsumsi bukan untuk usaha.
Kasi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan Dinas Koperasi Kabupaten Karawang, Siti Nurdianasari menuturkan, pinjaman yang bersifat konsumtif tidak akan membuat uang yang dipinjam berputar. Akibatnya, pinjaman macet. “Makanya macet akhirnya terlilit. Bukan kita tidak mau memberi solusi, karena kalau kita kasih satu, semua pada minta. Dari Dinas Koperasi sifatnya mengedukasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, pihak koperasi hanya akan membantu masyarakat yang mempunyai usaha, meskipun usaha mikro ataupun jenis UKM. “Jika masyarakat mempunyai usaha dan produknya di nilai layak, pemasarannya bisa melalui Dinas Koperasi. Untuk perizinan legalitas PYT, kita memfasilitasi yang penting produknya bagus dan layak jual,” katanya.
Dinas Koperasi berusaha mengubah mindset masyarakat, mengedukasi masyarakat dan memberantas praktek-praktek rentenir. “Kalau ada operasi bodong, akan kita datangin, cuma leading sektor kita koperasi, tapi kalau OJK kita akan lanjutkan ke bank yang berkaitan,” ujar Siti.
Saat ini, tambahnya, aturan tentang larangan rentenir sudah jelas melalu surat edaran Bupati Karawang. “Dengan dasar itu, kita berikan bahan regulasi yang jelas dan di akui sesuai dengan surat edaran bupati, kita bisa menanyakan langsung kepada mereka yang sedang melakukan aktfitas pinjaman,” ucapnya.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPRD Karawang, dr Atta Subagjadinata mengatakan, seharusnya bank milik pemda sendiri, seperti BPR BKPD dan PT LKM masih belum banyak belum menyentuh warga, seharunya, bank milik pemerintah dan pemkab itu jangan sebatas hanya cari deviden, tapi pemerintah harus hadir, karena jika ke BJB , BPR dan LKM warga susah memgakses, maka jangan salahkan perhatian warga yang banyak ke emok, bahkan asetnya saat ini, sudah mencapai Rp1,2 miliar setahun. “Akibat bank pemerintah gak hadir, jadi warga wajar pilih bank emok yang saat ini asetnya sudah mencapai Rp1,2 miliar,” ungkapnya.
Dia meyakini, warga akan pindah kalau seandainya ada suntikan dana dari BJB Rp 12 miliar kemudian ditambah dari pemkab lewat suntikan ke bank daerah untuk bantuan ekonomi. “Harus ada kontribusi APBD untuk pinjaman tanpa bunga dan agunan untuk mengeliminir bank emok,” pungkasnya. (rud/rok)
