RadarKarawang.id – Preman pengganggu industri siap-siap disikat. Itu setelah ada MoU Pemprov Jabar dengan TNI dan Polri.
Bertempat di Gedung DPRD Jawa Barat, telah dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur Jawa Barat, Ketua DPRD Jawa Barat, Pangdam III Siliwangi, Pangdam Jaya, Kapolda Jabar, Kejati Jabar, dan Kapolda Metro Jaya mengenai sinergi pemberantasan aksi premanisme di Jawa Barat.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jabar Ning Wahyu Astutik mengapresiasi dan mendukung penuh langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi,
dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi dunia usaha melalui pemberantasan ormas yang mengganggu kegiatan bisnis.
Baca juga: Siswa SMA/SMK/SLB Masuk Pukul 06.30 Selama Ramadan
“Komitmen ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha yang selama ini menghadapi gangguan dari ormas, baik yang terjadi di kawasan industri maupun industri di luar kawasan,” ujarnya belum lama ini.
Ketua APINDO Jabar meyakini bahwa komitmen Dedi Mulyadi dalam memberantas premanisme dan ormas yang menghambat dunia usaha akan berdampak positif bagi iklim investasi di Jabar,
terutama jaminan keamanan dalam berusaha. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Jabar.
Keamanan dalam berusaha akan melindungi investasi di Jabar, yang artinya juga melindungi karyawan untuk tetap bekerja dan terhindar dari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK),
serta melindungi masyarakat sekitar perusahaan yang memiliki usaha sebagai multiplier effect dari adanya investasi.
Ning mengatakan saat ini Jawa Barat memiliki 1,76 juta pengangguran atau sebesar 23,7 persen dari nasional dan menjadi yang tertinggi di Indonesia.
Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa jangan sampai ada lagi pekerja yang menjadi korban PHK akibat hengkangnya investasi dari Jawa Barat.
Tonton juga: Aksi Dedi Mulyadi Usai Dilantik
Sebaliknya, perlu upaya untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru dengan meningkatkan iklim investasi, yang salah satunya melalui jaminan keamanan berusaha. (psn)
