KARAWANG, RAKA- Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan wajib dibayar paling lambat 7 hari sebelum hari raya dan wajib dibayarkan oleh pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil serta wajib diberikan dalam bentuk uang dengan ketentuan menggunakan mata uang rupiah Negara Republik Indonesia.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang Rosmalia Dewi mengatakan, Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.
“Adapun dasar hukumnya adalah Pasal 1 ayat 1 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan,” katanya kepada Radar Karawang, Senin (10/3).
Dijelaskannya juga, adapun yang berhak mendapatkan THR Keagamaan diantaranya pekerja berdasarkan PKWT atau PKWTT yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih dan pekerja berdasarkan PKWTT yang di PHK oleh pengusaha terhitung sejak H-30 hari sebelum hari raya keagamaan, ketentuan sebagaimana dimaksud ini tidak berlaku bagi pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT yang berakhir sebelum hari raya keagamaan serta pekerja yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.
“Untuk besaran THR keagamaan adalah untuk 1 bulan upah diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih dan untuk proporsional diberikan kepada pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, dengan rumus perhitungan: masa kerja (bulan) : 12 bulan x 1 bulan upah,”jelasnya.
Baca Juga : Dewi Setyaharini Perempuan Tangguh dalam Menjaga Ketahanan Energi
“Perhitungan upah sebulan, upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages) atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Sedangkan upah sesuai penetapan perusahaan, jika THR yang ditetapkan perusahaan lebih tinggi dibanding THR yang diatur pemerintah,”tambahnya.
Menurutnya, bagi pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas upah satu bulan dihitung sebagai berikut: Pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih : upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Kemudian pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan : upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
“Bagi Pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan,” tuturnya.
Disampaikannya juga, THR Keagamaan wajib dibayar paling lambat 7 hari sebelum hari raya dan wajib dibayarkan oleh pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil. “THR keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang dengan ketentuan menggunakan mata uang rupiah Negara Republik Indonesia,” tutupnya. (zal)
