LEMAHABANG WADAS, RAKA – Honor perlindungan masyarakat (linmas) naik Rp50 ribu tahun ini. Namun, Pemerintah Kabupaten Karawang mewajibkan penggunaan buku rekening untuk distribusi honor linmas.
Kasie Trantib Kecamatan Lemahabang Indra Kelana mengatakan, ada rencana distribusi honor anggota linmas menggunakan buku rekening atau ATM. Soal SDM, sebutnya, nanti ada pembinaan khusus dari Bank Jabar Banten (BJB). “Sekarang honor linmas naik Rp50 ribu, tapi ada rencana distribusinya jadi non tunai atau pakai ATM,” katanya kepada Radar Karawang, kemarin.
Ia melanjutkan, mengantisipasi pemberlakuan non tunai, data kependudukan dan lainnya harus lengkap dan sempurna. “Setiap desa dijatah 10 orang anggota,” ujarnya.
Eeng Khaerudin, kasie Trantib Kecamatan Cilamaya Wetan mengatakan, demi efisiensi, pencairan dibayarkan non tunai ke rekening tabungan masing- masing anggota linmas. Namun, sejauh ini linmas di Cilamaya Wetan telah sepakat untuk tetap dibayar tunai. Hanya saja sebut Eeng, bendahara jadi sedikit kerepotan memproses pengajuannya berulang kali. Contohnya, untuk pembayaran honor selama dua bulan saja, kalau pakai non tunai bisa diajukan sekaligus dua bulan lewat pengajuan LS. Tapi kalau tunas, harus dua kali pengajuannya, itu juga dicicil satu bulan sekali. Ini sebut Eeng, dengan menggunakan sistem pengajuan ganti uang (GU). “Jadi kalau bulan kesatu cair dan sudah lengkap SPJ nya, baru diajukan lagi untuk pencairan bulan kedua, kalau tunai mah,” katanya.
Asumsi perhitungan honor linmas Cilamaya Wetan per bulan, kata Eeng, yaitu 10 orang per desa dikali 12 desa dikali Rp225 ribu, maka jumlahnya Rp27 juta sebulan. Sistem GU dengan metode pembayaran tunai dibatasi sampai Rp30 juta untuk satu kali pengajuan. Jadi kalau butuh dua bulan, berarti dua kali pengajuan dengan jarak pengajuan kesatu dan kedua hampir satu minggu baru bisa cair. “Kita sepakat pakai tunai, ya walaupun pengajuannya agak merepotkan bendahara, ” pungkasnya.
Camat Lemahabang Hamdani mengaku, pengalihan honor linmas jadi non tunai masih rencana. Itu, mungkin untuk menghindari ragam pemotongan yang dilakukan oknum. Lagi pula sekarang ini sudah serba online dan sistem terbarukan. “Urusan SDM mungkin bisa dibina, yang jelas jalan saja dulu,” katanya. (rud)
