KARAWANG, RAKA – Harapan tinggal harapan, persoalan honorer sampai saat ini belum tuntas. Sekretaris Forum Honorer Kategori dua (K2) Indonesia Kabupaten Karawang Novi Purnama menyampaikan, rekrutment Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan CPNS tahun 2018, tidak menyelesaikan masalah terhdap honorer keseluruhan. Malah menimbulkan masalah baru, sehingga tidak bisa seluruhnya terakomodir karena terganjal oleh aturan yang mengharuskan berijazah sarjana dan usia minimal 35 tahun.”Adanya rekrutment PPPK di tahap I, terlalu mendadak dan seolah dipaksakan. Sehingga banyak daerah yang tidak membuka di tahap I.
Karena persoalan anggaran yang belum disiapkan oleh pemda, sementara anggaran Sudah berjalan,” katanya kepada Radar Karawang, kemarin.
Novi mengatakan, honorer K2 sebetulnya menginginkan CPNS yang telah dijanjikan sebelumya, yaitu adanya roadmap pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS pada tahun 2016 sampai dengan 2019. Tapi harapan itu kandas bigitu saja. “Yang diumumkan tahun 2015 silam, sewaktu pak Yudi Crisnandi masih menjabat sebagai Menteri Kemenpan.
Kalau misalkan Pemkab Karawang dalam rekrutmen PPPK tahap II nanti mengakomodir seluruhnya dan menjamin kelulusannya, kami apresiasi yang setinggi tingginya,” paparnya.
Penjabat Sekda Karawang Samsuri mengatakan, pihaknya berharap rekrutmen CPNS kembali dibuka. Dan Kemenpan RB menginformasikan tahun ini akan ada rekrutmen CPNS sebanyak 250 ribu kursi. Hal itu disambut baik oleh Pemkab Karawang, karena setiap tahun ada penurunan jumlah PNS karena pensiun. “Kita masih memerlukan untuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan. (Calon) PPPK kemarin syukur-syukur bisa direkrut sebagai CPNS semuanya,” ujarnya. (apk)
