RAPAT MKKS: Sejumlah kepala sekolah SMP se Rengasdengklok rapat soal pungutan yang dilakukan oleh sekolah.
RENGASDENGKLOK, RAKA – Kabar penggerebekan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polda Jawa Barat di SMPN 1 Cikampek, membuat
Komisariat SMPN Rengasdengklok menggelar rapat kerja MKKS di SMPN 2 Rengasdengklok yang diikuti 37 kepala sekolah. Rapat kali ini, ketua komisariat memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh kepala sekolah untuk tetap mengembangkan sekolah.
Ketua Komisariat SMP Rengasdengklok Didi Solahudin mengatakan, setelah beredarnya berita soal pungutan liar di dua SMP di Kabupaten Karawang, dirinya menghimbau kepada seluruh kepala sekolah, agar dapat menjalankan tugas dan wewenang sesuai atauran yang berlaku.
“Melihat kasus dua sekolah yang kemarin terkena masalah, banyak kepala sekolah yang ngedrop, seoalah-olah tidak punya semangat untuk mengembangkan maupun membangun sekolah, karena memang keterbatasan dana dan lain sebagainya,” jelas Didi kepada Radar Karawang.
Menurutnya, jika pihak sekolah hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tidak akan cukup untuk mengembangkan mutu pendidikan, kecuali kerjasama dengan pihak luar. Sementara saat ini pihak sekolah merasa ketakutan jika ingin menyampaikan program sekolah kepada orang tua siswa melalui komite, padahal tidak ada larangan untuk melakukan musyawarah dengan wali murid, asalkan harus menempuh aturan yang ada. “Makanya tadi saya sampaikan, kita tidak perlu takut, selama kita melaksanakan aturan yang benar,” ujarnya.
Didi meminta kepada kepala sekolah agar melengkapi seluruh admistrasinya, dokumen-dokumennya dengan lengkap. Mulai dari RAB, undangan kepada orang tua secara tertulis, daftar hadir dilengkapi, kemudian berita acara pelaksanaannya, notulen rapat, fakta integritas dari orang tua yang dilengkapi KTP dan sebagainya, kesanggupan orang tua. “Dan tidak ada paksaan sedikit pun kepada orang tua atas apa yang dibutuhkan sekolah,” katanya. (cr4)
