PURWAKARTA, RAKA – Polemik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat. Kali ini, Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kabupaten Purwakarta, Asep Rudiana, mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan dapur MBG di daerah yang diduga memiliki keterkaitan dengan oknum pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) yang tengah terseret kasus hukum.
Asep yang akrab disapa Asep Bentar menilai pergantian pimpinan di BGN harus menjadi momentum untuk melakukan bersih-bersih secara menyeluruh, termasuk meninjau ulang proses penentuan dan pengelolaan dapur MBG di berbagai daerah.
Menurutnya, jika dalam proses memperoleh izin atau penetapan lokasi dapur MBG terdapat praktik yang tidak sesuai aturan, maka seluruh mekanisme tersebut perlu dievaluasi kembali.
“Saya pikir karena cara-cara mendapatkan izin pengelolaan dapur di daerah terindikasi memakai uang, maka produknya dinilai kotor dan seluruhnya harus dievaluasi atau ditinjau ulang,” kata Asep, Kamis (4/6).
Asep mengaku menerima informasi mengenai dugaan praktik tidak sehat dalam penentuan titik pembangunan dapur MBG, termasuk di wilayah Kabupaten Purwakarta.
Ia menyebut terdapat dugaan sejumlah pihak harus mengeluarkan biaya besar untuk memperoleh lokasi yang disebut sebagai “titik biru” dalam program tersebut.
“Untuk mendapatkan titik biru mereka harus bayar sekitar Rp200 juta hingga Rp350 juta,” ungkapnya.
Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan dugaan yang disampaikan Asep dan belum terdapat keterangan resmi dari pihak terkait mengenai tudingan tersebut.
Lebih lanjut, Asep menilai jika benar terdapat modal besar yang harus dikeluarkan di awal, kondisi itu berpotensi memengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, pengelola dapur bisa saja terdorong mengejar pengembalian modal dengan menekan biaya operasional, termasuk pada penyediaan makanan.
“Karena mereka mengejar pengembalian modal awal yang ditanam. Sehingga mereka mengejar margin keuntungan dengan memotong alokasi dari setiap porsi makan,” ujarnya.
Ia juga mengaku memperoleh informasi mengenai adanya berbagai potongan dari anggaran per porsi makanan sebelum sampai kepada pelaksana di lapangan.
“Dari Rp15 ribu itu, misalnya, dipotong untuk pemilik yayasan sekian ribu dan banyak variabel potongan lainnya hingga yang tersalurkan sudah bagus di angka Rp8.000 per porsi,” kata Asep.
Tak hanya itu, Asep turut menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah oknum yang memiliki pengaruh di tingkat daerah dalam pengelolaan dapur MBG.
Ia menduga terdapat pihak-pihak tertentu yang menempatkan timnya untuk ikut mengurusi operasional dapur MBG di sejumlah wilayah.
Meski tidak menyebut nama maupun pihak secara spesifik, Asep meminta agar proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan transparan.
“Jadi kalau hari ini Presiden Prabowo bersih-bersih BGN, itu sebuah gebrakan bagus. Kalau boleh saran, bersihkan juga dapur MBG di daerah yang terindikasi culas,” tegasnya.
Munculnya berbagai dugaan tersebut menambah daftar sorotan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi salah satu program strategis nasional.
Sejumlah pihak mendorong agar dilakukan audit dan evaluasi terhadap tata kelola dapur MBG guna memastikan anggaran negara benar-benar sampai kepada penerima manfaat dalam bentuk makanan bergizi sesuai standar yang ditetapkan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak BGN maupun pengelola dapur MBG di Purwakarta terkait sejumlah dugaan yang disampaikan Ketua Repdem Purwakarta tersebut. (yat)
