RUSAK : Akses jalan menuju Bendungan Walahar, Kecamatan Klari kondisinya makin rusak. Meski sudah berkali-kali warga protes soal jalan tersebut, tapi sampai saat ini belum kunjung diperbaiki.
KLARI, RAKA – Kondisi jalan industri texmaco, di wilayah Desa Kiarapayung, Kecamatan Klari semakin hancur. Karenanya, banyak warga yang protes atas kondisi tersebut.
Warga Dusun Krajan, Desa Kiarapayung Suharta (39) mengatakan, sudah beberapa tahun lamanya jalan Industri Texmaco mengalami kerusakan parah. Jalan dipenuhi lubang besar itu bisa mengganggu kenyamanan pengendara. “Saya juga tidak tahu, kenapa jalan disini tidak kunjung diperbaiki, padahal ini menjadi jalan penghubung beberapa desa. Intinya jalan disini sangat ramai dilewati pengendara,” ucapnya, kepada Radar Karawang, Rabu (30/9).
Ia menambahkan, jalan yang menuju lokasi bendungan Walahar itu juga sudah mengalami retak-retak. Tentunya sudah hal biasa jika pengendara berjatuhan karena hilangnya keseimbangan. “Kalau yang jatuh sudah biasa, bahkan mereka sampai berdarah, soalnya jalan sudah retak dan tajam, pemerintah kaya yang tutup mata dengan kondisi jalan ini,” tambahnya.
Ia juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati saat melintasi jalan tersebut, apalagi setelah hujan turun, permukaan jalan akan semakin licin dengan bebatuan yang cukup tajam. “Kalau mobil mungkin tidak akan takut jatuh, tapi kalau motor pasti tergelincir, kalau bisa tetap hati-hati saja sih,” himbaunya.
Sementara itu, pegawai Desa Kiarapayung Nia Kurnia mengungkapkan, setiap tahun pemerintah desa terus melakukan upaya dengan mengajukan perbaikan di setiap kegiatan Musrenbang kecamatan. “Kita sudah mengukur jalan rusak itu, tapi setiap pengajuan hasilnya nihil. Tidak ada satupun tugas yang datang untuk mengecek kondisi jalan,” ungkapnya.
Pihak desa juga sempat beberapa kali meminta kepada para perusahaan di wilayah Desa Kiarapayung untuk melakukan penambalan jalan tersebut, namun dengan waktu yang tidak lama, jalan kembali rusak seperti awal. “Sudah beberapa kali ditambal sama perusahaan, kalau mau kuat ya harus dibongkar dan dilakukan pembangunan dari awal lagi. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi,” pungkasnya. (mal)
