KARAWANG, RAKA – Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPKB) Karawang mengadakan kegiatan Jambore yang dihadiri oleh 1.072 kader. Kegiatan ini untuk penguatan kader dalam menurunkan angka stunting. Tahun ini, ada 272 balita terdata bertubuh pendek.
Kepala DPPKB Karawang, Sofiah mengungkapkan untuk menurunkan angka stunting, DPPKB Karawang telah mengambil langkah dengan memberikan pelatihan kepada TPPS di tingkat kecamatan. Setelah itu mengevaluasi hasil penimbangan balita setiap bulan dan mengadakan Audit Kasus Stunting (AKS).
“Kita melakukan pelatihan untuk tpps tingkat kecamatan (camat, kepala puskesmas, KUA, koordinator KB) dengan biaya dari BKKBN Jabar. Kita juga melakukan evaluasi hasil penimbangan balita setiap bulan bekerjasama dengan dinkes, melakukan audit kasus stunting di kecamatan yang masih tinggi prevelensi stuntingnya,” terangnya, Kamis (19/9).
Ia menambahkan pelaksanaan AKS dilakukan di 3 kecamatan dengan mengambil 2 sasaran dari setiap kategori. Berdasarkan data dari EPPGBM hingga akhir Agustus 2024 terdata sebanyak 272 balita pendek di Kecamatan Telukjambe Barat, 15 di Kecamatan Purwasari, 15 di Kecamatan Majalaya. “Kecamatan yang prevelensi menjadi sasaran audit kasus stunting. Desa puseurjaya (Telukjambe Timur), Tamansari (Pangkalan), Kalangsari (Rengasdengklok).
Masing-masing dua sasaran dari catin, bumil, ibu bersalin, baduta di setiap kecamatan. Bulan Agustus paling banyak Telukjambe Barat 272 balita pendek, paling sedikit Majalaya 15 balita pendek, Purwasari 15 balita pendek dari data EPPGBM,” paparnya.
Sementara terkait pengguna KB, hingga pertengahan tahun ini jumlah peserta KB di angka 222.938 atau 60,56 persen. Kemudian di tahun 2023 sebesar 301.059 atau 69,88 persen dan pada tahun 2022 sebanyak 249.167 atau 68,60 persen. “Capaian KB di tahun ini mengalami peningkatan signifikan dari peserta KB aktif pada tahun 2022 hingga pertengahan tahun 2024,” ungkapnya.
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh mengatakan target penurunan angka stunting tahun 2024 sebesar 10,3 persen. Diperlukan adanya upaya penyisiran anak stunting hingga tingkat desa kembali dan pemberian bantuan makanan. Hal itu pernah dilakukan ketika tahun 2022. “Saya minta agar stunting dari 17,3 persen persen turun menjadi 7 persen.
Jangan menjadi ke khawatiran, langkah yang sudah dilakukan sebelumnya harus kita lakukan kembali sekarang. Kalau kita bersama-sama kita yakin bisa menurunkan angka stunting,” ujarnya.
Kukuh Dwi Setiawan, sekretaris Badan Perwakilan BKKBN Jawa Barat mengungkapkan perlu adanya pengawalan secara bersama ketika pelaksanaan pengukuran prevelensi stunting. Kegiatan itu akan terlaksana sejak tanggal 30 September hingga 6 November. “Pengukuran prevelensi stunting akan dilakukan di tanggal 30 September sampai 6 November.
Kita kawal bersama untuk mendampingi teman-teman yang akan melakukan survei, ditunjukkan tempatnya. Jangan sampai tim tidak mengetahui lokasi yang akan di survey supaya bisa mendapat data yang terbaik,” ungkapnya.
Setelah itu dilakukan pencatatan secara tepat dan cepat ke dalam aplikasi. Ia menegaskan hal itu menjadi bukti bekerja. “Kedua Karawang harus menjadi nomor satu dalam setiap kegiatan, untuk bisa melaporkan dengan cepat dan tepat waktu sehingga dapat terlaporkan dengan baik. Tanpa pelaporan yang baik dianggap tidak bekerja,” tegasnya. (nad)
