BANGUN JEMBATAN : Pembangunan jembatan penghubung Kecamatan Klari-Kecamatan Ciampel sudah dimulai. Namun disayangkan, pembangunan jembatan itu menyisakan masalah yang belum terselesaikan, yaitu soal pembongkaran rumah warga yang terlintasi jembatan tersebut.
- Rumah Warga Walahar Terancam Digusur
KLARI, RAKA – Sebagian rumah warga Desa Walahar terancam digusur. Pasalnya di wilayah itu akan dibangun jembatan baru yang menghubungkan Kecamatan Klari-Kecamatan Ciampel.
Cahya (49), warga Desa Walahar, Kecamatan Klari mengatakan, sepintas pembangunan jembatan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan. Namun dari pembangunan jembatan itu ada beberapa rumah warga Desa Walahar yang harus digusur. “Kalau sampai digusur, saya mau tinggal dimana, karena saya tidak punya apa-apa lagi selain rumah ini,” ucapnya, kepada Radar Karawang.
Ia menambahkan, beberapa hari lalu pihak kontraktor dan dinas terkait sempat melakukan musyawarah, namun belum menghasilkan solusi. Karena baik pihak kontraktor maupun pihak dinas tidak mau bertanggungjawab soal ganti rugi. “Iyah saya akui ini memang bukan lahan kami seutuhnya, cuma kalau sampai tidak ada ganti rugi, kita mau tinggal dimana, kita sebagai warga juga minta keadilan,” tambahnya.
Hal serupa disampaikan Abdul Karim. Ia memiliki beberapa bidang garapan lahan sawah yang tidak jauh dari lokasi pembangunan jembatan. Dalam beberapa waktu kedepan, ia mengaku lahan sawahnya akan dilakukan pengarugan. “Saya juga bakalan kehilangan pekerjaan saya, katanya mau dilakukan pengarugan,” terangnya.
Masih dikatakanya, meskipun lahan tersebut merupakan lahan PJT, tapi ia sudah mengeluarkan biaya iuran yang dilakukanya setiap panen dan setiap tahunnya. “Mungkin sudah beberapa puluh juta saya bayar, kalau bisa jangan seenaknya saja digusur, tolong kasihani kita yang masih membutuhkan pekerjaan itu buat menafkahi keluarga saya,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Desa Walahar Oyon mengungkapkan, sejak awal rencana sampai dilakukanya pengarugan, pihak kontraktor tidak pernah sama sekali melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa dan warga sekitar. “Mereka seenaknya saja masuk daerah kita, sampai sekarang sudah dilakukan pengarugan, mereka tidak pernah sosialisasi sama warga, apalagi sebagian rumah warga terancam tergusur,” ungkapnya.
Pihaknya mengaku kebingungan dengan pengaduan yang dilakukan warga. Karena pada saat menanyakan kepada Dinas PUPR belum mendapatkan jawaban. Namun pihaknya mengaku akan terus berusaha mencari titik solusi sehingga warga bisa mendapatkan ganti rugi. “Minimal warga bisa punya rumah lagi, cuma kalau tanpa ganti rugi, warga mau punya dari mana, tapi saya juga tidak akan tinggal diam, saya juga mau cari solusi bersama kepala desa, supaya ada titik solusi yang baik,” pungkasnya. (mal)
