KARAWANG, RAKA- Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Karawang pada Bulan Maret 2024, penduduk miskin di Kabupaten Karawang tercatat sebanyak 187,77 ribu orang. Di mana dari data tersebut diharapkan pemangku kebijakan agar dapat meningkat kesejahteraan dan menghapus angka kemiskinan.
Ahli Statistik Madya BPS Kabupaten Karawang Mina Nur Aini mengatakan, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karawang terjadi peningkatan. Sebelumnya di tahun 2023 berjumlah 187,23 ribu orang, meningkat 540 orang menjadi 187,77 di tahun 2024. “Namun secara persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 7,86 persen. Menurun 0,01 persen dari tahun 2023 yang persentasenya di angka 7,87,”katanya, Jumat, (10/11).
Menurutnya, angka kemiskinan tersebut berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan setiap periode bulan Maret. “Kami lakukan door to door dan responden diwawancarai untuk menjawab lembaran kuisioner dari kami. Terhadap mereka kami menghitung jumlah pengeluaran perbulan,”tuturnya.
Dijelaskannya, jumlah penduduk Kabupaten Karawang tahun 2024 ada sebanyak 2.554.384 orang dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,12 persen. Kemudian hasil survei Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami peningkatan pada periode Maret 2023 – Maret 2024. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik menjadi 1,18 pada Maret 2024 dari 1,06 para Maret 2023.
Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami peningkatan menjadi 0,28 pada Maret 2024 dari 0,22 pada Maret 2023. “Peningkatan indeks ini mengindikasikan pengeluaran penduduk miskin bergerak sedikit menjauhi Garis Kemiskinan (GK) dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin menjadi lebar,”ujarnya.
Disampaikannya, Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Karawang pada Maret 2024 terhitung sebesar Rp 597.345 perkapita perbulan. “Artinya penduduk miskin di Karawang terhitung pengeluaran uangnya di bawah Rp 597.345 perbulannya, itu hitungan persatu orang atau per kepala,”ungkapnya.
Hasil survei ini, sambungnya, bisa digunakan oleh pemerintah atau pemangku kebijakan untuk bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan dan menghapus angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia. “Ini PR pemerintah, tingkat kemiskinan itu kalau mau dihapuskan, harus dari tingkatan paling bawah, yakni dari kelompok miskin ekstrem. Setelah miskin ekstrem terhapuskan, penduduk miskin setingkat di atasnya menjadi PR selanjutnya,”tutupnya. (zal)
