PERTANYAKAN BPNT: Sejumlah kepala desa pertanyakan masalah pengalihan BPNT oleh Bulog kepada Bupati Karawang.
Takut Dikomplain Warga Lagi
CILAMAYA WETAN, RAKA – Para kepala desa menyayangkan kebijakan baru tentang proses distribusi beras bantuan pangan non tunai (BPNT), yang akan diambil alih oleh Bulog. Humas Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Karawang Udin Abdul Ghani mengatakan, sebelum adanya sosialisasi dari Bulog dan dinas sosial, pihaknya dengan tegas menolak kebijakan sepihak itu.
Jika berkaca ke belakang, ketika peralihan dari beras sejahtera (rastra) ke BPNT, sempat diwarnai gejolak pro dan kontra di tengah masyarakat. Akibatnya, kepala desa menjadi bulan-bulanan warga karena kebijakan tersebut. “Karena Bulog dan dinsos belum ada sosialisasi kepada kepala Desa tentang beras BPNT yang akan di kirim Bulog, maka untuk sementara ditolak agar ada kesepahaman dan kesepakatan,” ujarnya.
Menurutnya, penolakan sementara dilakukan bukan tanpa dasar. Disamping menghindari gejolak masyarakat, rencana peralihan itu pun dinilai sepihak tanpa dibarengi sosialisasi ataupun kesepakatan antara kades, Bulog dan dinsos.
Padahal, saat ini masyarakat mulai nyaman menerima beras BPNT dengan kualitas beras yang cukup baik. Buktinya jarang dikomplain.
Namun tiba-tiba, pemerintah melalui Bulog malah akan membuat kebijakan baru lagi terkait distribusi beras bagi warga miskin tersebut. Pihaknya juga khawatir, kualitas beras yang akan didistribusikan oleh Bulog tidak lebih baik dari yang selama ini sudah berjalan. Apalagi dengan karung cap Bulog yang sudah melekat di masyarakat. “Nanti masayarakat malah nyangka diganti beras jelek lagi,” ujar Kades Rawagempol Wetan itu.
Di tempat berbeda, Wakil Ketua Apdesi Karawang Ombi mengatakan, terkait rencana baru sistem distrirbusi beras BPNT tersebut, pihaknya telah mendiskusikannya dengan Bupati Cellica Nurrachadiana agar terlebih dulu dibuat kesepakatan antara kades dan Bulog.
Meski begitu, belum ada kesepakatan. Akan ada rapat lanjutan. “Selasa depan akan ada rapat antara kades, Bulog dan bupati membahas hal ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bulog menjelaskan, dijadikannya Bulog sebagai manajer supplier, tujuannya ialah agar program BPNT lebih rapi secara pengelolaan. Karena sebelumnya tidak ada keseragaman dari segi jumlah atau harga. “Biar ada kesamaan harga dan jumlah. Sehingga 6T bisa terwujud, tepat harga, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran, tepat administrasi dan tepat waktu,” kata Manager Perum Bulog Cabang Karawang Rusli.
Dikatakan Rusli, dengan diperintahkannya Bulog sebagai penyedia barang, penyedia dari pihak lain juga tetap bisa bekerjasama sebagai penyedia. Namun hanya untuk penyedia yang berjalan sampai bulan Juli sampai Agustus. “Jika penyedia yang sampai bulan Juli dan Agustus masih berjalan, kita gandeng kalau yang tidak ada yang tidak kita gandeng. Sekarang sudah ada 30 suplier yang daftar,” terangnya. (rok/nce)
