Bendahara PBB Kecamatan Lemahabang
Didin Abidin
LEMAHABANG, RAKA – Minimnya iuran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang selama ini dikeluhkan pemerintah kabupaten telah menemui titik terang dan diketahui penyebabnya. Agar iruan PBB bisa maksimal, tak jarang pemerintah kabupaten melalui kecamatan menggenjot penagihannya.
Diketahui, setoran pajak bumi dan bangunan yang sesekali macet itu, ternyata dipinjam oknum kepala desa. Adapun, saldo yang sudah disetorkan masyarakat ke bendahara BPN desa ada yang dipinjam kades-kades.
Di antara mereka ada yang secara jujur menyampaikan pinjaman itu, ada juga yang diketahui setelah ada pemeriksaan inspektorat maupun bappenda. “Kadang kabarnya kalau Kepepet mah duit saldo PBB yang seharusnya sudah masuk ini terpakai oleh Kades dan bendahara PBB Desa, ada yang ngaku sebagai pinjaman, ada juga yang nggak ngaku dan baru diketahui saat pemeriksaan bappenda atau inspektorat,” kata bendahara PBB Kecamatan Lemahabang Didin Abidin.
Besaran uang terpakai itu antara Rp5 – 8 jutaan, karena angkanya tidak begitu besar, maka ketika turun gaji dari sumber anggaran dana transfer desa, mereka tetap membayarkan dan dikembalikan.
Sebab, itu jadi piutang dan jangan sampai setoran terbengkalai hingga menyebabkan pemasukan kurang sempurna. “Pada akhirnya dibayar juga sih, sebabkan itu jadi piutang,” ujarnya.
Sementara, hal itu tidak dibenarkan oleh Kades Lemahmukti H Damung. Ia menjamin pemerintah Desa Lemahmukti tidak melakukan itu.
Bahkan, ia juga menegaskan agar menyebutkan nama kades atau nama desanya saja.
Tujuannya agar kabar miring tersebut tidak menyudutkan semua kades di Kecamatan Lemahabang.
Ia juga menyebutkan jika hal itu diduga ulah salahsatu oknum kades. “Lemahmukti mah dijamin tidak. Seharusnya disebutkan lurah mana, biar gak semua kades dinilai miring, mungkin itu oknum kades,” tutupnya. (rok)
