KARAWANG, RAKA – Masa jabatan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Provinsi Jawa Barat sudah berakhir masa jabatannya Februari 2024 lalu, tapi sampai saat ini belum digelar pemilihan lagi. Jika tak kunjung digelar Kadin tingkat kabupaten/kota bakal menggelar musyawarah luar biasa (MLB)
Ketua Kadin Karawang, Fadludin Damanhuri mengatakan meski tidak mempengaruhi, namun untuk pelaksanaan pemilihan Ketua Kadin Provinsi Jawa Barat wajib tetap dilakukan. “Sebenarnya untuk masalah kinerja kondisi Kadin Jawa Barat hari ini tidak berpengaruh untuk Kadin Karawang tetapi hak Kadin di daerah harus dipenuhi. Salah satunya SK kepengurusan Kadin Jawa Barat sudah habis per tanggal 7 Februari 2024, karena kondisi waktu itu ada pemilihan presiden maka Kadin Indonesia menerbitkan surat penundaan untuk pelaksanaan ketua Kadin Jawa Barat. Lalu Kadin Jawa Barat sudah mengeluarkan surat akan ada pemilihan di Bulan Juli, hingga batas yang ditentukan tidak kunjung dilaksanakan maka kami bersepakat mempertanyakan pelaksanaan pemilihan,” ujarnya, Selasa (20/8).
Ketika Kadin Jawa Barat tetap belum melakukan Musyawarah Provinsi untuk memilih ketua, maka akan dilakukan Musyarawah Provinsi Luar Biasa di tingkat kabupaten dan kota. Ia menegaskan akan mencari figur ketua yang dapat memperluas jejaring dan dapat meningkatkan Kadin. “Kalau Kadin Jawa Barat tidak bisa melaksanakan Musyawarah Provinsi, maka kabupaten kota berhak mengadakan Musyawarah Provinsi Luar Biasa karena kepanitiaannya ada di Kadin kabupaten dan kota. Kita hanya mendukung dan mencari figur yang lebih baik untuk Kadin ke depan. Saya tidak mencalonkan diri untuk menjadi ketua Kadin Jawa Barat,” jelasnya.
Ia melanjutkan untuk Kadin Kabupaten Karawang mempunyai program berupa pembentukan Komite Vokasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Program ini masih terhambat akibat SK yang belum dikeluarkan oleh pemerintah daerah. “Ada 2 orang yang sudah di Karasi untuk menjadi ketua Kadin Jawa Barat. Himbauan saya untuk semua anggota Kadin dengan kondisi yang sekarang, tetap fokus sesuai dengan tugas dan pokoknya masing-masing. Adapun hak kita sebagai pengurus Kadin harus kita laksanakan. Kita fokus di pemberdayaan sumber daya manusia dengan memberikan nilai tambah bagi pemuda dan masyarakat Karawang agar lebih mempunyai kompetensi yang memadai, tetapi ini terlambat karena SK tim komite Vokasi daerah belum ditandatangani oleh pemerintah daerah. Kami sudah melakukan upaya komunikasi dengan dinas leading sektor, tetapi sampai saat ini belum juga diterbitkan surat keputusannya,” tutupnya. (nad)
