KAMPUNG KB SUKARAJA: Dari 13 desa di Kecamatan Rawamerta, sedikitnya ada empat kampung KB di empat desa telah terbentuk.
Terganjal Pandemi Corona
KARAWANG, RAKA – Program pembentukan dan pembinaan Kampung Keluarga Bencana (KB) di setiap desa belum tuntas. Kabid Pengendalian Kependudukan Advokasi Data dan Informasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Imam Alhusaeri Bahanan beralasan, melesetnya target Kampung KB karena program tersebut dihentikan sejak wabah corona mulai terjadi. “Karena pandemi, sejak Maret 2020 kita stop. Seharusnya target kami akhir jabatan bupati bisa tuntas 309 Kampung KB,” ungkap Imam kepada Radar Karawang.
Imam menuturkan, pembentukan Kampung KB melibatkan banyak orang, sehingga riskan jika dilakukan saat masa pandemi. Meski demikian, tahun ini DPPKB Karawang optimis akan menuntaskan program tersebut, agar satu desa satu Kampung KB terealisasi.
“Walau masih pandemi, kami berupaya bisa menuntaskan di tahun 2021,” ujarnya.
Dikatakan Imam, dari beberapa Kampung KB yang sudah terbentuk, ada yang kurang berjalan dengan baik karena terkendala sumber daya manusia.
“Kader dipengaruhi juga dengan pengalaman dan pendidikan. Sehingga ada yang sudah sangat berjalan baik, ada yang lumayan baik, ada juga yang kadang masih jalan di tempat,” ujarnya.
Menurutnya, berjalan atau tidaknya Kampung KB juga sangat dipengaruhi oleh kepedulian kepala desa. Peran dari pemerintah desa salah satunya ialah dukungan anggaran. Meski ada stimulan dari DPPKB dan BKKBN untuk operasional, tetapi dukungan anggaran dari pemerintah desa tentu sangat membantu berjalannya Kampung KB.
“Peran DBH (dana bagi hasil) sangat berpengaruh,” ucapnya.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Sri Rahayu Agustina mengatakan, Kabupaten Karawang dianggap berhasil memajukan program KB. Baik pelayanan kontrasepsi, pembangunan ketahanan keluarga, dan pembinaan kampung KB.
Dikatakan Sri, Karawang merupakan satu-satunya kabupaten di Jawa Barat yang memiliki program satu desa satu kampung KB. Program Kampung KB dari BKKBN Pusat ini perlu didukung semua pihak lintas dinas. Pemerintah desa juga diharapkan bisa mendukung maksimal melalui dana desa yang begitu besar.
“Ini harus didukung semua stake holder hingga tingkat pemerintah desa,” ujar Sri.
Sri menambahkan, dalam Kampung KB seluruh kegiatan masyarakat bisa ditampung. Tak hanya soal program KB dan kesehatan saja. Melainkan aspek lain seperti pendidikan, pertanian, lingkungan, ekonomi seperti 8 pokja yang ada di Kampung KB.
“Para anggota dewan di parlemen Jabar sebelumnya tidak pernah membahas soal pentingnya keberadaan Kampung KB ini di tingkat desa. Tapi nanti akan saya bawa ke rapat dewan di provinsi,” ujarnya. (nce)
