Tidak Dibiayai Dana Desa
LEMAHABANG, RAKA – Empat kampung KB dibentuk, namun tidak disertai dengan sekretariatnya. Hal itu terjadi akibat kepala desa di Kecamatan Lemahabang yang belum sepenuhnya peduli terhadap program kampung KB.
Penyuluh KB Kecamatan Lemahabang, David Agustin mengatakan, program Kampung KB merupakan Nawacita Presiden Joko Widodo yang harus dilaksanakan. Di Kecamatan Lemahabang pun bukan tidak dilakukan, hanya saja dari lima Kampung KB yang sudah berdiri, tak dilengkapi sekretariatnya secara fisik. Namun, masih ada yang menggunakan rumah salah satu warga. “Di Kecamatan Lemahabang bukan tidak ada, susah ada kok Kampung KB, diantarnya Desa Ciwaringin, Waringinkarya, Pulomulya, Pasirtanjung dan Karangtanjung. Tapi gak ada sekretariatnya,” ucapnya kepada Radar Karawang.
Salah satu contohnya saat acara gebyar Paten. Biasanya dalam acara tersebut, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengagendakan peresmian fisik bangunan Kampung KB, sementara di Kecamatan Lemahabang, tidak ada satupun yang diresmikan karena memang dari kelima Kampung KB itu belum memiliki bangunan sekretariatnya. “Padahal, di desa lain di luar Kecamatan Lemahabang, melalui anggaran dari dana desa, setiap tahun itu ada program Kampung KB. Mereka saja mampu membangun sekretariat permanen,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Satuan Pelayanan KB Kecamatan Lemahabang A Sanusi mengatakan, agar program Kampung KB ini berjalan semestinya. Pihaknya bersama penyuluh KB seringkali mensosialisasikan program ini di setiap kesempatan, khususnya saat minggon kecamatan, sekaligus meminta dukungan agar pembangunan fisik Kampung KB bisa berjalan.
Padahal, alokasi program Kampung KB ini sudah tertuang dalam anggaran dana desa. Adapun anggaran dari dana bagi hasil, diperuntukan operasional kegiatannya. Namun sayang, dari lima Kampung KB yang telah terbentuk di lima desa, belum ada satupun yang memiliki sekretariat permanen. Padahal Kampung KB ini memiliki banyak aspek lain yang digarap selain kesehatan. Mulai dari pendidikan, kemasyarakatan hingga ekonomi. “Kita berharap perhatian alokasi dari dana desa bisa dipenuhi, dan Kampung KB ini berjalan sudah lama. Tapi sampai saat ini belum satupun sekretariat fisik Kampung KB yang dibentuk,” keluhnya.
Pendamping Desa Kecamatan Lemahabang Ganda Sasmita mengatakan, mayoritas kades di Kecamatan Lemahabang menganggap jika anggaran dana desa masuk dalam bidang kesehatan. Karena setiap tahunnya anggaran dialokasikan ke posyandu. Adapun besarannya sekitar Rp30 jutaan setiap tahun per desa. “Mungkin anggapan para kades itu, program Kampung KB sama dengan posyandu mengenai bidang kesehatan saja. Tapi nanti kita upayakan, karena untuk tahun ini dipastikan tidak bisa,” pungkasnya. (rok)
