CILAMAYA WETAN, RAKA – Program Karawang cerdas yang menyasar siswa miskin bermasalah. Selain dianggap pilih kasih karena memilah kuota dan lembaga yang tidak merata peruntukannya, kini muncul persoalan baru.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, saat berkas syarat dan ajuan yang diurus pihak sekolah tuntas, anggaran Rp1,4 juta per siswa per tahun bagi SMA/SMK negeri dan swasta tersebut, masih belum jelas kapan pencairannya. Bahkan pihak Bank Jabar Banten (BJB) disebut-sebut belum mengantongi SK pencairan dari Pemerintah Kabupaten Karawang.
Bendahara SMK Indonesia Mas Cilamaya Eko Purnama mengatakan, saat proses pengajuan Karawang Cerdas, berkas yang diajukan direvisi berulang-ulang. Ia mencontohkan, siswa miskin pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) awalnya diperbolehkan diajukan sebagai calon siswa penerima Karawang Cerdas. Namun seiring waktu, dianulir karena dianggap bisa jadi double account dengan program daerah. Akhir Desember tahun lalu, muncul lagi persyaratan. Siswa yang diprioritaskan adalah orang miskin bukan pemegang KIP walaupun penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Sehingga beredar kabar bahwa berkas ajuan anak yang sudah lengkap, akan langsung pencairan di bank yang ditunjuk yaitu BJB. “Memang gak disebut kapan tempo pencairan, tapi yang jelas kabarnya itu cair setelah berkas selesai saja. Tapi sampai sekarang gak cair-cair tuh, walaupun orangtua dan siswa juga sudah tanda tangan pernyataan pencairan di atas materai” katanya kepada Radar Karawang, Kamis (7/2) kemarin.
Uang bagi siswa itu, sebutnya sudah ada dalam tabungan, sehingga saat pencarian tinggal mendatangkan siswa dan orangtuanya saja. Tapi dari 30 siswa SMK Indonesia Mas yang terdaftar di program ini, tidak satupun yang sudah cair. “Duit sudah tinggal ambil, tapi pencairannya kan belum bisa dilakukan,” ujarnya.
Penasaran karena belum juga cair, kata Eko, pihak sekolah bersama siswa dan orang tua penerima program Karawang Cerdas akhirnya mengecek langsung ke Unit BJB di Cilamaya. Namun, pihak bank belum memiliki SK pencairan. “Walaupun berkas sudah lengkap dan masuk ke BJB, selama pihak unit bank belum ada perintah pencairan melalui SK, tidak mungkin ada pencairan,” tuturnya.
Maklum saja, kata Eko, program ini lebih kental muatan politisnya, karena untuk subsidi Biaya Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Rp350 ribuan per siswa dari pemerintah provinsi sudah dihapus. “Saya juga khawatir Karawang Cerdas yang karena dekati masa-masa pilbup, ini dipolitisasi dan kemudian juga hilang,” ujarnya.
Wakasek SMK PGRI Telagasari Yan Yan Sopyan mengatakan, yang dia tahu yang sudah cair adalah KIP. Sementara Karawang Cerdas belum ada info lanjutan. “Infor terakhir yang saya peroleh, siswa penerima baru bikin tabungan Jumat ini. Sementara jadwal pengambilan setiap sekolah diatur waktu dan harinya oleh bank,” katanya.
Pegawai BJB Cabang Karawang Okkeu saat dikonfirmasi beberapa Unit BJB belum menerima SK pencairan Karawang Cerdas dari pemkab, sampai berita ini ditulis yang bersangkutan belum memberikan balasan. (rud)
