KARAWANG, RAKA – Kabupaten Karawang belum bisa mencapai Universal health coverage (UHC). Padahal target pemerintah pusat awal 2019 seharusnya semua wilayah dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia sudah UHC.
Penyebab tidak tercapainya target UHC di awal 2019 adalah karena persoalan data yang tidak rapih. Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan seharusnya bisa menyelesaikan persoalan tersebut. “Kalau soal data itu bukan di kami,” kata Plt Nurdin, pernah menyampaikan kepada Radar Karawang.
Ia menyampaikan, sudatu daerah bisa dikatakan UHC ketiga minimal sudah 95 persen warganya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sedangkan di Karawang saat ini baru 80 persen, itu artinya hanya tinggal menambah 5 persen lagi. “Tinggal sedikit lagi, hanya 5 persen lagi,” ujarnya.
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Karawang Nunu Nugraha menyampaikan, di tahun 2019 tidak ada alokasi anggaran untuk melakukan pendataan. Meski demikian, hal itu menurutnya bukan menjadi alasan pihaknya tidak melakukan pendataan untuk bisa mengejar sisa 5 persen warga yang belum masuk BPJS Kesehatan. “Kalau tahun ini gak ada anggarannya (untuk pendataan),” ujarnya.
Data yang dihimpun Radar Karawang, di Wilayah Jawa Barat, seluruh Kabupaten kota telah melakukan integrasi terhadap Program JKN-KIS yaitu Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Karawang, Purwakarta, Sumedang, Majalengka, Subang, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat dengan jumlah peserta 1.270.503 jiwa.
Dua kota Jabar di antaranya sudah mencapai UHC yaitu Kota Cirebon dengan jumlah peserta 325.658 dan Kota Bandung dengan jumlah peserta 2.205.664. (zie)
