Kepala Disdikpora Kabupaten Karawang Asep Junaedi
Zona Merah tak Diizinkan
KARAWANG, RAKA – Empat hari kedepan, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) akan kembali dimulai. Isu pembelajaran tatap muka pun sudah santer di dunia pendidikan. Sebagian besar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sudah mempersiapkan protokol kesehatan agar diizinkan menggelar KBM secara tatap muka. Bahkan, beberapa hari lalu, pemangku kebijakan SMK sudah memetakan kesiapan KBM tatap muka dengan membagikan kuisioner kesediaan orangtua mengizinkan anaknya belajar di sekolah, sebagai lampiran dari permohonan pembelajaran tatap muka.
Edutama School misalnya, pengelola sekolah sudah merombak infrastruktur bangunan hingga konsep pembelajaran di sekolah, agar Satgas Covid-19 Kabupaten Karawang mengizinkan KBM tatap muka. “Kita telah mempersiapkan pelaksanaan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) dengan memenuhi protokol kesehatan. Mulai dari sarpras (sarana prasarana) dan prokes (protokol kesehatan). Bahkan kurikulumnya pun sudah kita siapkan, termasuk izin orangtua, pengaturan jadwal yang termuat dalam SOP,” ucap pengelola Edutama School Jaja Jalaludin kepada Radar Karawang, Senin (4/1).
Kepala SMPN 1 Klari Devi Deliana mengatakan, meski kegiatan belajar akan dilakukan kembali secara tatap muka, namun setiap sekolah wajib menerapkan protokol kesehatan serta menjaga jarak, guna menekan serta meminimalisir terjadinya paparan Covid-19. “Artinya tidak sembarangan, tentunya berbagai syarat atau peraturan ini harus benar-benar dipenuhi oleh sekolah,” tuturnya.
Ia mengaku, upaya persiapan yang sudah dilakukannya yaitu memperbaiki fasilitas sekolah, agar setiap kelas selalu bersih dan steril serta menambah jumlah tempat cuci tangan di setiap kelas. “Sebenarnya program peningkatan kebersihan sekolah ini sudah kita lakukan sebelum adanya Covid-19, namun dengan adanya virus ini, membuat kita lebih berambisi untuk terus meningkatkan protokol kesehatan dalam menghadapi pembelajaran tatap muka,” ujarnya.
Kepala SMK Muhammadiyah 1 Cikampek Dede Setiabudi mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan sarana prasarana agar pemerintah mengizinkan pembelajaran tatap muka. “Kita sangat serius mempersiapkan sarana penunjang, agar anak didik bisa belajar di sekolah,” ujarnya.
Namun, Pemerintah Kabupaten Karawang masih melakukan kajian mengenai pembelajaran tatap muka. Mengingat grafik pasien corona di Kabupaten Karawang belum menunjukan tanda-tanda penurunan.
“Belum, masih dikaji. Besok (hari ini) dibahas,” kata Sekretaris Daerah Karawang Acep Jamhuri saat ditemui di ruang kerjanya.
Acep mengatakan, kegiatan sekolah tatap muka akan dilihat berdasarkan peta Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) yang akan diberlakukan di Karawang. Jika sekolah tatap muka tetap dilaksanakan pada bulan ini, kemungkinan tidak bisa diterapkan di semua sekolah atau semua wilayah.
“Kalau nanti zona merah ya tidak memungkinkan,” ucapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang Asep Junaedi mengatakan, pihaknya sudah memeriksa semua sekolah yang ada di Karawang mengenai persiapan belajar tatap muka. Berdasarkan pemeriksaan yang mengacu pada surat keputusan bersama empat menteri, kesiapan satuan pendidikan dari semua jenjang baru 64,69 persen memenuhi syarat untuk melaksanakan sekolah tatap muka.
“Sementara 35,41 persen satuan pendidikan belum memenuhi,” katanya.
Asep menuturkan, di tingkat PAUD, dari 1.368 sekolah hanya 33,04 persen atau 452 sekolah yang memenuhi syarat dilaksanakan tatap muka. Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), dari jumlah 922 sekolah hanya 828 atau 90,48 persen yang dinyatakan siap. Untuk tingkat SMP kesiapan di angka 162 atau 89,50 persen dari jumlah 181 sekolah. “PAUD lebih sedikit, karena untuk memetakan anak kecil lebih sulit,” ungkapnya.
Kendala bagi satuan pendidikan yang belum memenuhi, lanjut dia, ialah sulitnya memetakan peserta didik. Karena kesiapan untuk sekolah tatap muka bukan hanya penerapan protokol kesehatan saja. Tetapi sekolah harus mampu mendeteksi dan memetakan para peserta didik.
“Peserta didik orang mana? Keluarganya kerja dimana? Sekolah harus bisa (melakukan pemetaan). Kalau alat protokol kesehatan pasti ada,” ucapnya.
Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat Ai Nurhasan menyebut, tahapan KBM kombinasi tatap muka dan belajar di rumah dimulai dengan pengajuan proposal kesiapan dari masing-masing sekolah. Setelah adanya proposal pengajuan, KCD akan memeriksa kesiapan sekolah. Jika hasil pengecekan dinyatakan siap, pihaknya akan meminta persetujuan kepada satgas Covid-19 kabupaten dan kecamatan.
“Sampai hari ini belum tahu berapa proposal yang masuk. Minggu ini proposal diminta masuk dan tim akan memverifikasi, sehingga di akhir minggu ini kita akan meminta persetujuan kepada satgas Covid-19 kabupaten untuk menyelenggarakan KBM tatap muka,” jelasnya. (nce/rok/mal)
