Anggaran PJU Masih Kurang
KARAWANG, RAKA – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Karawang mengklaim, anggaran penerangan jalan umum (PJU) masih kurang. Ajuan anggaran Rp14,4 miliar saat ini belum sesuai amanat peraturan daerah (Perda) tentang PJU.
Kepala Dinas PRKP Karawang Ramon Wibawa Laksana menjelaskan, anggaran PJU 2020 bukan 15,4 miliar, melainkan 14,4 miliar. “Yang pertama saya jelaskan, bahwa anggarannya bukan Rp15,4 tetapi Rp14,4 miliar,” kata Ramon, kepada Radar Karawang, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (23/10).
Dikatakan Ramon, anggaran untuk PJU yang diusulkan Rp14,4 miliar itu terbagi dua yaitu Rp4 miliar untuk biaya perawatan dan Rp10 miliar biaya pembangunan PJU. Menurutnya, jumlah anggaran yang diusulkan oleh Dinas PRKP untuk PJU dikatakan logis dan sesuai dengan kebutuhan ril di lapangan. “Pengajuan masih logis. Bahkan masih kurang,” kata Ramon.
Selain itu, berdasarkan peraturan daerah (perda) tentang PJU, 10 persen dari pajak penerangan jalan untuk PJU. Maka jika mengacu pada amanat perda, sebenarnya anggaran yang diusulkan masih di bawah standar. “Kalau sekarang PPJ Rp222 miliar misalnya, berarti kan untuk PJU Rp22 miliar. Tapi kenapa mengajukan Rp14,4 miliar, karena menyesuaikan keuangan daerah, apalagi akan melaksanakan pilkada,” paparnya.
Ramon juga mengatakan, untuk melaksanakan pembangunan PJU sesuai kebutuhan di lapangan, kurang lebih 25 ribu titik PJU. Mengenai kondisi PJU yang saat ini mati, lanjutnya, karena anggaran perawatan hanya dianggarkan Rp500 juta pada tahun 2019. “Awalnya untuk 14 ribu titik PJU dan 4 ribu diantaranya yang mati itu, kita mau kerjasama dengan pihak ketiga. Makanya dianggarkan cuma Rp500 juta. Tapi karena ada kendala teknis dan administrasi program itu tidak jadi. Kebutuhan ril di lapangan ada 25 ribu PJU,” ucapnya.
Soal anggaran Rencana Induk Penerangan Jalan Umum (RIPJU) yang diminta agar dicoret, kata Ramon, akan tetap diperjuangkan. Karena dengan adanya RIPJU akan lebih memaksimalkan pendataan PJU, sehingga akan berpengaruh juga terhadap efisiensi. “Kalau ada RIPJU kan tidak harus sistem split. Jadi kalau mati tidak harus bayar, otomatis bisa mengurangi biaya yang harus dikeluarkan,” pungkasnya. (nce)
