KARAWANG, RAKA – Beberapa desa di Karawang belum mengetahui pasti jumlah warganya yang mendapat bantuan sosial akibat tedampak corona, baik dari Pemerintah Pusat maupun bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, mereka belum mengetahui pasti kapan dan bagaiamana teknis distribusi bantuan tersebut.
Kepala Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur E. Heryana misalnya, mengaku belum tahu kapan bantuan sosial Pemprov Jabar akan disalurkan. Namun jika dihitung dari kuota bantuan gubernur untuk Karawang yang diketahuinya sebanyak 14.174 kepala keluarga, berarti setiap desa di Karawang rata-rata hanya mendapat kuota 45 kepala keluarga. “Suruh dicatat semua rakyat, kenyataan memberi hanya 45 paket,” ungkapnya kecewa, Rabu (23/4).
Sama halnya yang terjadi di Desa Darawolong, Kecamatan Purwasari. Petugas pendataan Devi Silvia mengatakan, di desanya sudah terdata sebanyak 1.447 kepala keluarga yang memerlukan bantuan. Namun setelah disortir dengan mengeliminasi nama yang sudah terdaftar sebagai penerima BPNT dan PKH, tersisa 1.275 keluarga yang kemudian data tersebut diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.
Meski demikian, data tersebut bukan belum pasti bersih dari tumpang tindih data, sebab ada beberapa keluarga yang menerima BPNT dengan nama istri dan terdaftar dalam pengajuan bantuan sosial atas nama kepala keluarga. “Ya masa kita mesti cari ini istri siapa, suaminya siapa, kita kan gak tahu,” ucapnya.
Ia sendiri mendengar kabar bahwa setiap desa hanya mendapat kuota bantuan sosial dari Provinsi Jawa Barat sekitar 46 paket. Adapaun bantuan bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat yang menggunakan dana desa dikabarkan sebanyak 149 paket. “Tapi itu belum tahu pastinya berapa, waktunya juga belum tahu, kalau teknisnya sih pernah dengar katanya lewat ojek online,” tutupnya. (din)
