KARAWANG, RAKA – Warga Kota Pangkal Perjuangan, masih mengeluhkan sulitnya mencari pekerjaan di kampung halaman. Padahal, tak kurang dari 1.000 perusahaan ada di Karawang.
Meskipun Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang sudah menfasilitasi para pencari kerja (Pencaker), namun masih saja ada oknum yang meminta uang kepada pencaker. “Tetap harus nyogok, kalau pengen masuk, besarannya tergantung ada R3 juta sampai Rp5 juta. Kalau pakai lamaran, masuk ya masuk tapi prosesnya lama,” kata warga Karawang Barat, berinisial ARM (20) kepada Radar Karawang, Rabu (24/10) kemarin.
Menurutnya, aturan kuota 60% berbandin 40% tidak efektif. Seharusnya, pencaker asli Karawang dibuktikan dengan akta kelahiran bukan melakui kartu tanda penduduk (KTP). Sehingga, bisa diketahui mana asli Karawang mana pendatang. “Yang cari kerja itu banyak bukan hanya di Karawang, meskipun sudah melalui Bursa Kerja Khusus (BKK), yayasan tetap saja orang luar juga yang masuknya mah,”
Kepala Disnakertrans Kabupaten Karawang H Ahmad Suroto, mengakui masih ada oknum calo tenaga kerja, hanya saja oknum tersebut tidak berada di kantornya. “Banyaknya berkeliaran di daerah kawasan industri dan zona industri dengan mengatas namakan oknum warga sekitar,” katanya.
Suroto mengaku telah menurunkan tim khusus (Timsus) ketenagakerjaan yang melakukan pengawasan dan penindakan calo tenaga kerja. “Ya kalau ada bukti kita tindak secara pidana. Beberapa minggu lalu tim sudah menemukan indikasi oknum warga yang kedapatan maksa perusahaan untuk menerima bawaannya. Sudah kita lakukan peringatan keras belum tindakan hukum karena kurang bukti ada di wilayah Ciampel,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamaksari menyampaikan, semenjak tiga bulan menjabat, pihakinya sudah melakukan pemberantasan terhadap oknum calo tenaga kerja. “Saya juga masih punya videonya oknum disnaker yang sedang menerima tenaga kerja di salah satu outsourching di daerah Karawang Barat,” ucapnya.
Wabup yang akrab disapa Kang Jimmy ini mengaku, jalur oknum tersebut telah dipotong semua dengan menampung lamaran kerja di rumah dinas pada waktu itu, tapi bupati yang meminta dirinya menghentikan cara tersebut. Berkas yang diterimanya ada sekitar 8.000 pelamar kemudian diserahkan ke disnaker. “Saya berhenti, namanya juga bawahan saya mah gak mungkin saya lawan pimpinan. Kalau masih banyak seperti itu, tanya sama mereka kalau bupati percaya sama saya, serahkan sama saya insya Allah selesai,” ujarnya.
Sebab lanjut Jimmy, urusan calo ada disnaker, karang taruna, LSM dan HRD serta aparatur pemerintah desa. Maka jika saat ini masih terjadi, maka pimpinan harus hadir. “Saya sudah angkat tangan, saat ditindak biasa aja. Tapi besok balik lagi, saya gak punya wewenang pimpinan langsung saja,” pungkasnya. (apk)
