KARAWANG, RAKA – Pemerintah Kabupaten Karawang rupanya tidak mau ambil pusing terkait pembinaan Pramuka. Organisasi kepanduan dengan keanggotaan ekstrakurikuler terbesar ini pun masih dianggap sepele.
Pasalnya, selain minim penganggaran untuk pengadaan bumi perkemahan (buper) di beberapa kecamatan yang masih mengandalkan tanah-tanah lapang dan sawah yang disewakan, anggaran untuk Pramuka dari APBD juga disebut-sebut masih tergolong paling kecil dibanding kabupaten/kota lain di Jawa Barat.
Didampingi Ketua Kwarcab Karawang Dadan Sugardan, Ketua Harian Kwarcab Pramuka Kabupaten Karawang Suhada mengaku, anggaran pramuka di Karawang masih sangat minim hanya Rp 450 juta pe rtahun dan masih belum ada peningkatan selama hampir 10 tahun terakhir. Sementara kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat, sudah di kisaran Rp1 miliar sampai Rp2 miliar per tahun. “Anggaran itu untuk operasional, kegiatan-kegiatan kepramukaan di berbagai tingkatan hingga musyawarah pramuka,” katanya.
Minimnya anggaran pramuka akhirnya memaksa pihak penyelenggaran jambore untuk mentarif peserta. Hal itupun dikeluhkan oleh Ketua Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan Cilamaya Wetan Toni. Dia mengatakan, pihak kwaran sama sekali tidak diajak musyawarah terkait besaran iuran tersebut. Namun surat datang sudah dalam bentuk edaran, bahwa peserta harus membayar Rp150 ribu per siswa. Sedangkan pada jambore kali ini, tiap kecamatan dibatasi empat regu SD dan empat regu SMP yang masing-masing beranggotakan 8 orang per regunya. Artinya, tiap regu berarti harus registrasi Rp1,2 juta. “Jika dikali ratusan regu sudah berapa?” ujarnya kepada Radar Karawang, beberapa waktu lalu.
Toni menambahkan, angka sebesar itu bukan beban jika setiap kwaran aktif mendapat iuran Rp250 per siswa per bulan untuk Pramuka. Dia hanya heran saja, karena jambore cabang yang diselenggarakan lima tahun sekali ini biasanya jarang dimintai kontribusi dari peserta. “Bagi saya gak beban, tapi heran saja kok ada kontribusinya. Sementara saat menentukan besaran, kwaran sama sekali tidak dilibatkan. Tahu-tahu ada edaran saja,” imbuhnya.
Toni menambahkan, uang kontribusi Rp150 ribu tersebut memang ada timbal baliknya yaitu peserta diberikan kaos dan kelengkapan lainnya, termasuk untuk pendamping dan pembina, juga mungkin untuk sewa lahan. Dalam setahun, anggaran Pramuka yang dia tahu di APBD jumlahnya mencapai Rp500 juta. Dulu, sebutnya, ada buat operasional kwaran Rp2 juta setahun. Namun selama tiga tahun terakhir, sama sekali tidak ada operasional buat kwaran di tingkat kecamatan. Terlepas dari hal itu, menurutnya jambore cabang ini harus sukses, betapapun harga home stay di luar kontribusi Rp150 ribu yang disetor ke kwarcab, harganya cukup tinggi dan harus disiapkan Kwaran yaitu mencapai Rp1 juta per unit rumah. (rud)
