KARAWANG, RAKA – Data desa menjadi penting untuk menyusun kebijakan pembangunan oleh pemerintah daerah maupun pusat.
Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyebut, sedang berjuang agar Indonesia mempunyai data dasar yang akurat dan aktual. Kata Rieke, data dasar Indonesia adalah data yang berasal dari desa di seluruh tanah air.
“Ini menjadi penting, karena tidak mungkin ada rencana pembangunan yang bisa tepat sasaran, tanpa adanya data desa yang akurat,” kata Rieke yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat ditemui di kantor PDIP Karawang, Sabtu (9/7).
Lanjut Rieke, data desa presisi ini penting menjadi suatu kebijakan nasional apalagi di era pandemi. Menurut dia, jika data suatu negara acak-acakan, itu sangat berbahaya apalagi di tengah krisis global seperti ini.
“Apa yang kami perjuangkan ini bentuk dukungan juga terhadap keinginan pak Jokowi, agar Indonesia punya satu data Indonesia,” katanya.
Belum lama ini, Rieke meraih gelar doktor ilmu komunikasi dari Universitas Indonesia. Ia menulis disertasi berjudul Kebijakan Rekolonialisasi: Kekerasan Simbolik Negara Melalui Pendataan Perdesaan. Rieke berharap dengan disertasinya itu bisa menguatkan apa yang menjadi niat presiden.
Rieke menjelaskan data desa yang dimaksud adalah data dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis pada data desa atau setingkatnya. Imbuh dia, data itu bukan hanya untuk pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah dapat menyusun berbagai kebijakan pembangunan di segala bidang, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat di daerahnya masing-masing. Dengan begitu ini merupakan perjuangan untuk sistem keuangan pusat dan daerah yang berkeadilan.
“Sehingga daerah bisa mengajukan anggaran pada APBN, DAK (Dana Alokasi Khusus) maupun DAU (Dana Alokasi Umum) sesuai data yang akurat dan aktual kondisi di daerahnya masing-masing,” imbuhnya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, hingga saat ini kementerian dan lembaga memiliki data versi masing-masing. Padahal, data yang paling ril dan update adalah data yang berbasis desa berbasis SDGs Desa. Mendes PDTT menjelaskan, data berbasis SDGs Desa yang dimaksud adalah pemutakhiran data IDM yang detail dan lebih mikro. Sehingga bisa memberikan informasi lebih banyak dan sebagai proses perbaikan, karena terdapat pendalaman data-data pada level RT, keluarga, dan warga. Saat ini proses pemutakhiran data berbasis SDGs Desa sudah mencapai 65.000 dari total 74.953 desa di seluruh Indonesia. Metode pengumpulan data dilakukan berbasis partisipatoris warga desa dan berbasis sensus, bukan survei. Sehingga bisa dipastikan lebih detail dan rinci dibanding data versi lainnya. Selain data berbasis SDGs Desa, Mendes PDTT juga ingin menjalin kerja sama soal publikasi desa yang sudah dianggap berhasil baik di sektor BUMDes maupun desa wisata sehingga desa yang sukses tersebut dapat menginspirasi desa lainnya. “Tujuannya memang untuk ditiru, dan kita selalu mengatakan ke desa-desa, kalau ingin cepat tiru desa ini yang sudah bagus sambil disesuaikan dengan desanya, termasuk BUMDes,” ungkapnya. (mra)
