KARAWANG, RAKA – Bantuan sosial wabah corona di Kabupaten Karawang belum bisa mengcover warga yang terdampak. Dalam catatan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Karawang, masih ada 97 ribu kepala keluarga yang terancam tidak mendapat bantuan karena jatah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Karawang dan Kementerian Sosial terbatas.
Sekretaris Apdesi Kabupaten Karawang Alek Sukardi menyentil anggota DPRD Kabupaten Karawang, agar bisa mengalihkan alokasi dana aspirasi untuk membantu penanggulangan wabah corona. “Dana aspirasi dewan juga bisa dialihkan untuk memberi bantuan masyarakat,” ungkapnya kepada Radar Karawang.
Anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi PKB, Acep Suyatna mengaku tidak merasa keberatan jika seluruh dana aspirasi digunakan untuk membantu masyarakat terdampak corona. “Kalau memang untuk kegiatan kemanusiaan silahkan saja seluruhnya juga,” katanya.
Acep mengatakan, Fraksi PKB juga mendapatkan aspirasi dari PNS fungsional seperti guru untuk menyampaikan kepada pihak Bank BJB, agar memberikan kebijakan kepada para nasabah di lingkungan PNS. Dia berharap, direktur BJB memberikan kebijakan dengan adanya penangguhan angsuran selama pandemi Covid 19. “Sebagai perwakilan dari Fraksi PKB menyampaikan aspirasi dari para guru PNS. Berharap ada penangguhan angsuran dari BJB selama kondisi terdampak corona,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Karawang Taufik Ismail mengatakan, DPRD sudah mengalokasikan anggaran untuk penanganan dan pemberian bantuan bagi masyarakat terdampak corona. Anggaran yang sudah dialokasikan diantaranya, pengurangan perjalanan dinas dan juga termasuk dari dana aspirasi. “Kalau saya sih menurut pemerintah baiknya gimana kita ikuti. Tapi sudah sejauh mana alokasi yang ada sekarang disalurkan. Potongan perjalanan dinas DPRD sudah puluhan miliar. Kita perjalanan dinas dinolkan,” kata Pipik sapaan akrabnya.
Menurutnya, banyak yang bisa dilakukan dan banyak pos anggaran yang dialokasikan untuk pemberian bantuan itu. Dari dana aspirasi dianggarkan, dana pilkada, perjalanan dinas semua porsinya dikurangi.
Dikatakannya, dana aspirasi merupakan dana yang dibangunkan untuk aspirasi dari masyrakat, seperti jalan rusak dan infrastruktur lain. Untuk itu, perlu dihitung ulang dan dikaji ulang serta diperhatikan dan dibuat skala prioritas. “Ya kalau saya dibuat skala prioritas. Jangan sampai tidak membangun. Sekarang pantau saja dana buat penanganan covid 19 tepat sasaran atau tidak, dan transfaran atau tidak,” tuturnya.
Di tempat yang berbeda, Danu Hamidi mengatakan, mengalokasikan seluruh dana aspirasi untuk pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak corona, bukan menjadi solusi terbaik. Jika Rp4,3 triliun dana aspirasi dibagikan kepada semua masyarakat Karawang, satu orang hanya akan menerima Rp200 ribu. “Sementara kegiatan pemerintahan harus berjalan. Kalau dibagikan hanya Rp200 ribu itu sebulan. Kalau kondisi seperti ini berlanjut sampai dua, tiga bulan gimana,” ujarnya.
Danu mengatakan, pengalokasian dana dari DPRD termasuk dari aspirasi juga sudah dialokasikan sebanyak Rp10 miliar. Bantuan dari gubernur dan pemkab memang tidak akan cukup untuk mengcover semua. Yang bisa dilakukan ialah, memastikan bahwa yang mendapatkan bantuan tersebut jangan sampai masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). “Dipastikan jangan sampai yang sudah mendapatkan bantuan dari yang lain,” ucapnya. (nce)
